Kementan Tegaskan Tidak Benar 22 Juta Penduduk Alami Kelaparan Kronis

Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian pertanian Agung Hendriadi merespon hasil riset yang dilakukan Asian Development Bank (ADB)

Kementan Tegaskan Tidak Benar 22 Juta Penduduk Alami Kelaparan Kronis
Kementan
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Sinergi Dukungan Program Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan (Jakarta, 30 Oktober 2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian pertanian Agung Hendriadi merespon hasil riset yang dilakukan Asian Development Bank (ADB), yang menyebutkan pada periode 2016-2018 sebanyak 22 juta penduduk Indonesia mengalami kondisi kelaparan kronis, seperti dilansir beberapa media.

Ditemui di kantornya Jumat (8/11/2019), Agung menjelaskan bahwa yang ada sebenarnya adalah daerah rentan rawan pangan yang hingga kini masih terdapat di 88 wilayah kabupaten di Indonesia.

“Tidak ada yang namanya kelaparan. Buktinya, semua orang mendapatkan makanan. Ketersediaan pangan kita tercukupi. Kalau wilayah rentan rawan pangan memang masih ada, dan itu sedang kami lakukan pengentasannya,"kata Agung.

Selanjutnya Agung menjelaskan Kementan telah inisiasi program pengentasan baru-baru ini melalui penandatanganan kerjasama yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait."Karena ketahanan pangan itu meliputi aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan yang melibatkan banyak sektor terkait,” tambah Agung.

Baca: Panen Perdana, Program Serasi Sukses di Batola

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index), Indonesia sudah banyak mengalami peningkatan. Indonesia mengalami peningkatan peringkat dari 74 pada tahun 2015 menjadi peringkat 65 di tahun 2018. Hal ini membuktikan bahwa ketahanan pangan Indonesia secara konsisten terus membaik.

Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terus dilakukan dengan berbagai program, baik di aspek ketersediaan melalui peningkatan produksi penguatan cadangan dan penyediaan pangan aman; dari aspek keterjangkauan melaui peningkatan keterjangkauan fisik, ekonomi dan sosial; serta dari aspek pemanfaatan fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, penguatan sistem pangan dan gizi, jaminan keamanan dan upaya pendukung lainnya.

Kementerian Pertanian telah berkomitmen bersama 6 Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, dan Lemhanas untuk mengentaskan daerah rentan rawan pangan bersama pada 789 Kecamatan di 88 kabupaten/kota yang masih rentan rawan pangan.

Baca: Cetak Sawah Baru, Kementan Terapkan Dua Cara

Perjanjian kerjasama telah dilakukan pada tanggal 30 Oktober di Jakarta. Menteri Pertanian juga telah melaunching program Family Farming sebagai salah satu intervensi penting dalam mengentaskan daerah rentan pangan pada HPS ke 39 pada Tanggal 3 November 2019 di Kendari.

Andriko Noto Susanto, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKP yang dikonfirmasi di kantornya memberikan penjelasan secara teknis.

Berdasarkan  indikator prevalensi kekurangan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment/PoU) yang dihitung oleh BPS menggunakan pendekatan minimum dietary energy requirement/MDER, selama 3 tahun terakhir telah terjadi penurunan sebesar 0,98 % atau setara  dengan 2.597.000 jiwa dari 8,93% di tahun 2016 menjadi 7,95% yang terentaskan dari kekurangan konsumsi pangannya.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved