Kementan Apresiasi Temanggung Implementasikan Perda LP2B

Kementan mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengeluarkan regulasi Perlindungan Lahan Pertanian.

Kementan Apresiasi Temanggung Implementasikan Perda LP2B
Kementan
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo 

TRIBUNNEWS.COM, TEMANGGUNG - Penyusutan lahan karena alih fungsi tak bisa terhindarkan karena perkembangan industri maupun pertumbuhan populasi manusia. Namun, di sisi lain pemenuhan pangan harus tetap dilakukan di lahan pertanian. Sebab itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengeluarkan regulasi Perlindungan Lahan Pertanian.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengungkapkan, Pemerintah pusat juga tengah berupaya melindungi lahan pertanian yang masih ada dengan menyiapkan rencana insentif bagi petani yang mempertahankan sawahnya.

Baca: Kementan Ungkap Jumlah Petani Kaum Milinial Masih Sedikit

"Luas lahan baku sawah setiap tahunnya tercatat menyusut seluas 120 ribu hektar per tahunnya. Meskipun kami sudah melakukan upaya cetak sawah di lahan baru, tidak bisa serta merta menjawab kebutuhan lahan yang selama ini menyusut," ujar Sarwo Edhy, Selasa (19/11).

Sarwo Edhy mengapresiasi Kabupaten Temanggung yang mengeluarkan peraturan alih fungsi lahan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan pangan, yakni dengan dilakukan intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman.

Diharapkan, berbagai perlindungan untuk mempertahankan lahan juga dilakukan oleh daerah yang peduli mengenai isu alih fungsi lahan tersebut dengan Peraturan Daerah setingkat Bupati.

"Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen yang sama untuk bisa mempertahankan daerah yang tingkat kesuburan tinggi," ujarnya.

Berkurangnya luas lahan pertanian menjadi salah satu masalah utama di sektor pertanian. Hal itu pula yang mendorong menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Temanggung Masrik Amin Zuhdi, alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Temanggung. Oleh karenanya penetapan LP2B dituangkan dalam peta 1:5000 geospasial yang telah terkoordinat. Delinasi atau penggambaran hal penting dalam peta lokasi LP2B telah pula diintergrasikan ke dalam rancangan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) masing-masing kecamatan.

“Dalam Perda tersebut tertuang peraturan, salah satunya bahwa lahan 100 meter kiri-kanan sepanjang jalan protokol diperbolehkan beralih fungsi, sedangkan 100 meter setelahnya dilarang dialihfungsikan,” papar Masrik Amin Zuhdi.

Lebih rinci dia menjelaskan, keberhasilan penyusunan Perda LP2B dan implementasinya ialah membangun team yg komprehensip dan solid serta kompak. Sejak awal sudah menerapkan One Map Policy.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved