Lestari Moerdijat: APBN 2024 Diharapkan Mampu Menjadi Instrumen Percepatan Pembangunan

Vid berpendapat sektor penerimaan dari pajak berpotensi untuk ditingkatkan, karena saat ini baru 34% pekerja yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sehingga, masih banyak kelompok produktif yang berada di luar sistem perpajakan.

Kondisi itu, menurut dia, terjadi karena kepemilikan NPWP di negeri ini merupakan kewajiban bukan kebutuhan. Jika kepemilikan NPWP dikaitkan dengan sejumlah kebutuhan masyarakat, Vid yakin pembayar pajak akan meningkat.

Pada kesempatan itu, dosen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Ni Made Sukartini berpendapat APBN 2024 merupakan instrumen dalam proses transformasi di sejumlah sektor pembangunan.

Menurut Ni Made, tantangan yang dihadapi saat ini cukup besar. Antara lain di sektor pendidikan catatan Badan Pusat Statistik, target harapan lama bersekolah di Indonesia pada 2021 adalah 13,08 tahun. Namun realisasinya rata-rata lama sekolah di Indonesia hanya 8,54 tahun pada 2021.

Selain itu, Ni Made menyarankan, dalam menghadapi ketidakpastian global, pemerintah melakukan simulasi untuk setiap kondisi yang diperkirakan akan terjadi untuk meminimalkan dampaknya.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Kedepankan Kearifan Lokal dalam Branding Daerah Tujuan Wisata

Menurut Ni Made, angka pertumbuhan ekonomi 5,2% dan inflasi 2,8% pada APBN 2024 akan mengalami kerentanan terhadap dinamika global.

Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro berpendapat target pertumbuhan ekonomi pada 2024 sangat bergantung pada ketahanan perekonomian nasional dalam meredam transmisi perlambatan global terutama dari sektor investasi dan ekspor.

Karena itu, tegas Fauzi, pemerintah diharapkan menggenjot diverensiasi ekspor bernilai tinggi dan terintegrasi dengan global value chain.

Fauzi juga menilai bahwa penurunan kontribusi sektor industri pengolahan harus menjadi perhatian serius.

Diakhir diskusi wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat pertumbuhan ekonomi 5,2% merupakan target realistis jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi 7% yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Saur juga menilai belanja APBN baik sepanjang diperlukan dan tidak baik bila dibelanjakan untuk hal yang tidak diperlukan.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Perlu Political Will yang Kuat untuk Pulangkan Prasasti Sangguran ke Tanah Air

Dalam hal ini, ujar Saur, alokasi APBN untuk pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Padalarang menjadi pertanyaan. "Apakah itu hal yang diperlukan?" ujarnya.

Selain itu, Saur juga mengungkapkan bahwa defisit anggaran perlu diperbaiki dengan peningkatan pembayaran pajak.

Menurut Saur, masyarakat bisa dengan rela dan bahagia membayar pajak, bila korupsi diakhiri dan para petugas pajak dan keluarganya berhenti pamer kekayaan di media sosial.*