Lestari Moerdijat: Implementasi Pendidikan Inklusif Harus Konsisten Diwujudkan

TRIBUNNEWS.COM - Implementasi pendidikan inklusif di sekolah harus diwujudkan dengan konsisten meningkatkan dukungan masyarakat dan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara. 

"Pemahaman masyarakat dan pemerintah terkait kesamaan hak para penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan pendidikan harus terus ditingkatkan, agar dukungan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi setiap warga negara dapat diperluas," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/12). 

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus /PMPK, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan, 
hasil survei persepsi publik tentang pengetahuan masyarakat mengenai pendidikan inklusif masih di angka 52 persen. 

Berdasarkan data Dapodik per November 2024, jumlah siswa penyandang disabilitas di Indonesia yakni 341.414 orang. Dari jumlah tersebut, 162.038 orang menempuh pendidikan di sekolah luar biasa.

Menurut Lestari, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait inklusivitas, kesetaraan kesempatan, dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat, harus menjadi perhatian serius semua pihak. 

Pemahaman tentang hak-hak disabilitas dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi aktif di tengah masyarakat, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi pengetahuan bersama dan dipahami masyarakat luas. 

Baca juga: Lestari Moerdijat: Penurunan Angka Pernikahan Dini Harus Konsisten Diwujudkan

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berpendapat, upaya untuk memperluas pemahaman tersebut harus dilakukan secara nyata dan konsisten. 

Rerie berpendapat, tanpa dukungan yang luas dari masyarakat, upaya mewujudkan pendidikan yang inklusif sulit dilakukan. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat konsisten melakukan berbagai upaya agar pemenuhan hak-hak setiap warga negara dapat segera direalisasikan.*