Bamsoet Dukung Rencana Presiden Prabowo soal Super Apps GovTech: Langkah Visioner Perangi Korupsi

TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, turut mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto meluncurkan super apps Government Technology (GovTech), sebagai langkah revolusioner untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berdaya saing. 

GovTech yang rencananya diluncurkan pada 17 Agustus 2025, bertujuan menyatukan seluruh aplikasi kementerian/lembaga dalam satu platform terpadu. Dengan langkah ini, Presiden Prabowo dapat menciptakan efisiensi dalam pemerintahan dan memerangi korupsi yang sering kali tumbuh subur dalam lingkungan administrasi publik yang tidak transparan.

"Komitmen Presiden Prabowo untuk meluncurkan GovTech merupakan langkah strategis dan visioner yang sejalan dengan perkembangan dunia digital saat ini. Digitalisasi pemerintahan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menciptakan struktur pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta meminimalisir praktik korupsi yang merugikan negara," ujar Bamsoet saat menerima Direksi Hypernet Technologies di Jakarta, Selasa (27/5/25).

Baca juga: Bamsoet Dorong Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Digital Berbasis Kripto

Direksi Hypernet Technologies hadir antara lain CEO Sudianto Oei, Vice President William dan Senior Account Manager Okta. 

Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini memaparkan, GovTech dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang saat ini beroperasi secara mandiri, sehingga memungkinkan sinergi data dan proses yang lebih baik. Saat ini layanan digital pemerintah tersebar di lebih dari 2.700 aplikasi kementerian/lembaga, tanpa adanya konektivitas yang signifikan. Hal itu tidak hanya menimbulkan pemborosan sumber daya, tetapi juga menyuburkan praktik-praktik korupsi. 

Digitalisasi melalui GovTech akan menghadirkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Misalnya, e-catalog 6.0 memungkinkan analisis kebutuhan otomatis dan evaluasi vendor berbasis data, mengurangi ruang manipulasi dalam pengadaan barang. Sistem ini juga memastikan transparansi anggaran melalui portal yang dapat diakses publik, meminimalkan praktik tender fiktif atau mark-up.

"Dengan memusatkan semua layanan dalam satu platform, peluang untuk penyelewengan sumber daya publik dapat diminimalkan. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pun dapat dilakukan dengan lebih efektif. Integrasi ini diestimasi menghemat anggaran hingga Rp 100 triliun dalam beberapa tahun kedepan. Khususnya dari pemotongan biaya operasional dan pencegahan korupsi," kata Bamsoet.  

Ketua Komisi III DPR RI dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, salah satu aspek penting dari GovTech adalah kewajiban bagi setiap keluarga untuk memiliki rekening bank. Kebijakan ini memastikan penyaluran bansos seperti BLT atau PKH langsung ke penerima dan menghilangkan perantara yang kerap menjadi sumber kebocoran. Data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mencatat sistem ini mampu mengurangi kebocoran hingga 30 persen, sekaligus meningkatkan akurasi target penerima.

Baca juga: Bamsoet: RUU Perampasan Aset Jadi Instrumen Hukum Berantas Korupsi dan Segala Kejahatan Ekonomi 

"Tantangan yang mungkin timbul saat implementasi GovTech, adalah kesenjangan literasi digital dan infrastruktur internet di daerah terpencil. Namun, langkah seperti pelatihan bagi aparat desa dan kolaborasi dengan startup lokal bisa menjadi solusi. Selain itu, peningkatan daya saing digital Indonesia, dari peringkat 56 di tahun 2020 ke peringkat 43 di tahun 2024 menurut East Ventures Digital Competitiveness Index, menjadi modal kuat untuk percepatan implementasi GovTech," pungkas Bamsoet. (*)