Bansos PKH dan Sembako Rp10 Triliun Mulai Disalurkan ke 16,5 Juta Keluarga

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah resmi menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk triwulan II tahun 2025. Total nilai bantuan yang disalurkan mencapai Rp10 triliun, ditujukan kepada 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

“Penyaluran mulai dilakukan hari ini secara bertahap,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan, penyaluran bansos kali ini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Penggunaan DTSEN dinilai mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bansos.

Dari hasil pemutakhiran data terbaru, sebanyak 1,8 juta KPM dinilai tidak lagi layak menerima bantuan, karena kondisi ekonominya telah membaik.

“Sebagian besar berada di desil 6 ke atas, artinya mereka sudah lebih mandiri dan tidak lagi tergolong miskin ekstrem,” kata Gus Ipul.

Alokasi untuk 1,8 juta KPM tersebut akan dialihkan kepada keluarga yang lebih membutuhkan, terutama yang masuk kategori miskin ekstrem.

Pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan dengan dua jalur utama:

1. Formal, melalui integrasi data antar lembaga
2. Partisipatif, melalui aplikasi Cek Bansos yang menyediakan fitur Usul dan Sanggah.

“Kami minta masyarakat aktif memanfaatkan aplikasi Cek Bansos, dan melengkapi syarat jika ingin mengusulkan atau menyanggah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, proses pemutakhiran DTSEN untuk bansos triwulan II telah rampung.

“Kami lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga, dan berhasil memverifikasi 6,9 juta keluarga untuk masuk dalam DTSEN,” ungkap Amalia.

Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui kombinasi hasil survei BPS, data administrasi, dan rekonsiliasi dengan data Dukcapil. Seluruh data hasil pemutakhiran telah diserahkan kepada BPKP untuk validasi akhir, guna memastikan ketepatan sasaran dalam distribusi bansos.

“Kami ingin penyaluran bansos benar-benar sampai ke tangan yang tepat,” pungkas Amalia.

Baca juga: Kemensos Salurkan Bansos Tahap II Akhir Mei, Pakai Data DTSEN untuk Tepat Sasaran