Eddy Soeparno Apresiasi RUPTL 2025–2034, Sebut Prabowo Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyampaikan apresiasinya terhadap RUPTL 2025–2034 yang menitikberatkan pada pengembangan energi terbarukan.

“Rencana membangun 69.5 GW kapasitas listrik baru dimana 76 persen berasal dari sumber energi baru dan terbarukan, merupakan bukti nyata Presiden Prabowo yang hendak membangun perekonomian Indonesia berdasarkan platform berkelanjutan," ujarnya.

"Sepertinya belum ada negara di kawasan Asia yang mencanangkan akselerasi pengembangan EBET seagresif Indonesia," lanjutnya.

Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, membangun sumber-sumber EBET sebesar 28 GW sampai dengan tahun 2029, disusul 41.6 GW dari tahun 2030 sampai 2034 bukan hal yang mudah dilakukan. 

"Dibutuhkan dukungan perencanaan, dukungan teknologi dan finansial, serta koordinasi yang sinergis di antara seluruh pemangku kebijakan agar target ini bisa tercapai," ucapnya.

“Hari ini kita sudah tidak bicara EBET sebagai pilihan, namun telah menjadi keniscayaan. Krisis iklim telah kita rasakan hari ini dan komitmen Indonesia mereduksi bauran energi fosil dan mengembangkan seluruh sumber-sumber energi terbarukannya, merupakan aksi rill Presiden Prabowo untuk berperan aktif dalam mencegah krisis iklim yang lebih besar,” ungkapnya.

Baca juga: 56 Juta Ton Sampah Menumpuk, Eddy Soeparno Serukan Perubahan UU Pengelolaan Sampah 

Wakil Ketua Umum PAN menyampaikan bahwa transisi energi memberikan berbagai keuntungan besar bagi Indonesia. Selain membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, langkah ini juga berpotensi menekan ketergantungan pada impor energi seperti LPG, BBM, solar, dan minyak tanah. 

Tak hanya itu, transisi energi diperkirakan dapat membuka lapangan kerja secara signifikan, mendorong alih teknologi, serta memperkuat sektor industri dan manufaktur dalam negeri di bidang EBET, seperti produksi panel surya, baterai, kabel, dan lainnya.

“Pokoknya ‘pesta EBET’ harus dirasakan manfaatnya untuk tenaga kerja dan industri dalam negeri kita,” ujar Eddy.
 
Selanjutnya, Eddy juga mengusulkan agar PLN gencar “memasarkan” proyek-proyek EBET ini kepada kalangan investor, pelaku energi, dan lembaga keuangan agar investasi di sektor EBET ini bisa melibatkan pelaku usaha swasta baik dalam dan luar negeri.

“Karena nilai investasinya mencapai hampir tiga ribu triliun rupiah, PLN perlu menjangkau seluruh pelaku usaha bidang energi termasuk kembaga-lembagai keuangan agar porsi swasta lebih dominan dalam pembangunan pembangkit listrik. Hal ini penting mengingat PLN juga harus berfokus pada pembangunan jaringan transmisi, gardu induk dan listrik desa, sebagai bagian dari tugas layanan publik PLN, yang nilainya di atas Rp500 triliun,” imbuhnya lagi.
 
Sebagai penutup, Eddy akan mendorong agar Undang-Undang EBET bisa segera disahkan parlemen, agar payung hukum yang mengatur sektor energi terbarukan tidak saja kuat namun juga adaptif.

“Saya berharap dalam masa persidangan yang akan datang, agenda pembahasan UU EBET sudah bisa kita tuntaskan dan sahkan di Rapat Paripurna DPR RI. Saya juga sangat optimis bahwa ke depannya, Indonesia bisa menjadi global leader baik di dalam aksi pengelolaan krisis iklim, maupun di sektor pengembangan energi terbarukan,” pungkas Eddy. (*)

Baca juga: Eddy Soeparno: Transisi Energi Sebuah Keniscayaan, Namun Ketahanan Energi Itu Mutlak