Kemnaker Gandeng 114 Mitra Teken Pakta Integritas untuk Perkuat Layanan Perizinan TKA dan K3

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan komitmen kuat dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas secara serentak oleh 114 perusahaan, yang terdiri dari Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PJP3TKA), Perusahaan Jasa K3 (PJK3), dan Lembaga Audit SMK3, di Jakarta dan Surabaya, Kamis (26/06/2025). 

Di Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan bentuk komitmen para pelaku usaha terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik gratifikasi, sekaligus mencegah praktik maladministrasi dan penyimpangan dalam proses pelayanan perizinan.

"Pakta Integritas yang Bapak/Ibu tandatangani tadi bukan sekadar simbolis, melainkan sebuah komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kepatuhan, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan," ungkap Yassierli. 

Ia menambahkan, Pakta Integritas ini tidak hanya dilakukan oleh PJP3TKA, tetapi juga secara internal oleh tiga direktorat di Kemnaker yang memberikan pelayanan publik. 

"Kami telah dan terus melakukan perbaikan, tetapi semua itu tidak akan optimal tanpa dukungan dari internal Kemnaker maupun para pemangku kepentingan eksternal seperti Bapak/Ibu sekalian," ujar Yassierli.

Baca juga: Kemnaker Terima Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Nasional 2025 dari ANRI

Pada waktu yang sama di Surabaya, penandatanganan Pakta Integritas dilakukan oleh PJK3 dan Lembaga Audit SMK3 dalam rangka penguatan layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kegiatan ini mengusung tema "Wujudkan Layanan K3 yang Berintegritas dan Profesional".

Staf Khusus Menaker, Indra, yang hadir mewakili Menteri, menekankan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dan Menaker agar pelayanan publik mengedepankan nilai-nilai integritas, dan Kemnaker berkomitmen menerjemahkan arahan tersebut secara konkret.

"Ini bukan sekadar gimmick atau seremoni. Kita ingin memastikan bahwa seluruh PJK3 benar-benar memahami arah baru dari Kemnaker. Ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo dan Menteri Ketenagakerjaan untuk mewujudkan republik yang lebih baik, institusi yang lebih kuat, dan pelayanan K3 yang semakin berkualitas," ujar Indra.

Ia menjelaskan bahwa komitmen terhadap integritas dan profesionalisme telah dimulai sejak awal kabinet dibentuk, melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh para menteri, termasuk Menaker yang kemudian menurunkannya kepada seluruh jajaran ASN dan pejabat di Kemnaker.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Fahrurozi menegaskan bahwa setelah dilakukan penandatanganan, Kemnaker akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan implementasi komitmen di lapangan.

"Sanksi tegas akan diberikan kepada pihak yang melanggar komitmen Pakta Integritas ini," ucap Fahrurozi.

Baca juga: Tegaskan Komitmen, Menaker Yassierli Dorong Kemnaker Jadi Lingkungan Kerja Ideal bagi ASN