Banjir di Musim Kemarau, Eddy Soeparno: Butuh Manajemen Krisis yang Tanggap Hadapi Perubahan Iklim

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa wilayah di Jakarta, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan dilanda banjir cukup parah yang meluas ke berbagai area. Kondisi ini terbilang tidak biasa karena banjir terjadi saat memasuki musim kemarau dan melanda kawasan yang sebelumnya tidak pernah terdampak genangan banjir.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyampaikan banjir yang terjadi di musim kemarau merupakan pertanda kesekian kalinya perubahan iklim yang semakin mengancam. 

“Banjir yang terjadi di musim kemarau ini bukan hal biasa. Ini bukti bahwa pola cuaca kita sudah sangat tidak menentu. Pemerintah daerah dan pusat harus merespons cepat dengan memperkuat manajemen krisis, baik dalam sisi mitigasi maupun adaptasi terhadap krisis iklim,” tegasnya.

Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan manajemen krisis menghadapi perubahan iklim yang bisa dilakukan di antaranya integrasi antara perencanaan tata ruang, sistem drainase yang memadai, hingga pelibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. 

Eddy menyebut sistem peringatan dini dan respons cepat juga harus diperkuat, karena potensi bencana kini tidak lagi bisa diprediksi hanya berdasarkan musim.

"Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah Jakarta dan sekitarnya sebaiknya satu suara dan kompak dalam kebijakan mencegah dampak krisis iklim ini semakin merusak. Jangan ada ego sektoral mencegah krisis iklim ini baik dari kebijakan di hulu untuk menjaga lingkungan maupun kebijakan di hilir dalam bentuk adaptasi tata ruang dan penghijauan di wilayah perkotaan," lanjutnya. 

Baca juga: Harapan Eddy Soeparno Untuk Calon Dubes: Prioritaskan Isu Iklim dan Energi Terbarukan

“Kita tak bisa lagi berpegang pada pola musim konvensional. Ketika kemarau pun bisa banjir, maka harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase, alih fungsi lahan, dan pengelolaan daerah tangkapan air,” lanjutnya. 

Wakil Ketua Umum PAN ini terus mendorong para kepala daerah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan yang nyata dalam menghadapi krisis iklim dan bencana hidrometeorologi, termasuk banjir.

"Kepala daerah harus segera menyusun langkah strategis, mulai dari perbaikan tata kelola air, sistem drainase yang lebih baik, hingga kesiapan tanggap darurat yang lebih cepat dan efektif. Jangan hanya bertindak ketika bencana sudah terjadi," tegasnya

Secara khusus, Eddy menekankan pentingnya meningkatkan edukasi publik mengenai krisis iklim serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil. Ia menegaskan bahwa upaya mengatasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kerja sama lintas pemangku kepentingan.

“Krisis iklim ini adalah tantangan global yang dampaknya sudah sangat lokal. Maka kita perlu kebijakan nasional yang terintegrasi bahkan sampai melibatkan warga dengan mitigasi, adaptasi dan juga edukasi kepada masyarakat," tutup Anggota DPR RI Komisi XII ini. (*)

Baca juga: Direktur RS Indonesia Gugur di Gaza, Eddy Soeparno Kecam Serangan Israel