Tinjau Mal Pelayanan Publik Makassar, Mendagri Tito Apresiasi Layanan Terpadu dengan PBG & BPHTB

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/9/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengapresiasi inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dengan menyatukan berbagai layanan dalam satu tempat, termasuk gerai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Baca juga: Lewat MPPDN, Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Dukungannya pada Perizinan Tenaga Medis dan Kesehatan

Mendagri menekankan bahwa gerai PBG dan BPHTB menjadi salah satu outlet yang sangat penting. Tanpa adanya outlet ini di Mal Pelayanan Publik, masyarakat kemungkinan besar harus datang langsung ke kantor dinas untuk mengurus layanan tersebut.

Ia berharap seluruh daerah di Indonesia yang memiliki MPP dapat memasukkan gerai pelayanan PBG dan BPHTB. Dirinya juga akan terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) yang belum memiliki MPP agar segera membangunnya. Infrastruktur ini dianggap penting karena memudahkan pelayanan masyarakat di berbagai urusan. 

“Sehingga prosesnya bisa cepat, itu menolong rakyat, termasuk di bidang perumahan,” tegasnya.

Baca juga: Tito Karnavian Dorong Pemda Sultra Hidupkan UMKM untuk Tingkatkan PAD

Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan saat ini pemerintah telah menerapkan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini untuk mendorong agar mereka dapat memiliki rumah layak huni. 

“Saya tadi bersama Pak Mendagri sudah melihat di dua konter BPHTB dan PBG, betul-betul di situ sudah gratis buat MBR,” terangnya.

Maruarar berharap layanan ini semakin ditingkatkan agar manfaatnya semakin luas. “Lebih baik lagi, lebih cepat lagi melayani rakyat, supaya makin banyak rakyat kecil terutama yang dilayani dengan cepat dan dipermudah,” ujarnya. 

Setelah meninjau MPP, Mendagri dan Menteri PKP melanjutkan kunjungan ke Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk melihat rumah tidak layak huni. Keduanya masuk langsung ke setiap rumah untuk menilai kondisinya. Dalam kesempatan ini, ada lima rumah yang diperiksa dan direncanakan untuk direnovasi.

Program renovasi tersebut merupakan inisiatif Kementerian PKP dengan dukungan anggaran dari Corporate Social Responsibility (CSR), yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).(*)

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Stabilitas Harga Pangan Jadi Prioritas Utama Pemerintah