Bamsoet Terima Pengurus IPJI, Tekankan Pentingnya Independensi Jurnalis

TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI, yang juga Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa visi Indonesia Emas yang tengah digagas pemerintah tidak semata ditopang oleh pembangunan infrastruktur dan laju pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, keberhasilan visi tersebut sangat bergantung pada terciptanya ekosistem demokrasi yang sehat.

Dalam konteks ini, pers yang profesional dan independen memegang peran vital. Kehadiran media yang kuat dan bermartabat menjadi benteng terakhir untuk memastikan kebijakan publik lahir dari informasi yang benar, bukan dari data yang keliru maupun manipulatif.

“Kalau media kehilangan integritas, ruang publik akan dikuasai oleh konten dangkal dan kepentingan tersembunyi. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi ketika bangsa ini sedang menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Bamsoet saat menerima Pengurus dan Anggota Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) di Jakarta, pada Senin (29/9/2025).

Hadir pengurus dan anggota IPJI, di antaranya adalah Christy Andrini, Andi M.Nirwansyah, Purwono, Kun Wardana Abyoto, dan Taufan Mutia.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, sejumlah data menunjukkan kepercayaan publik terhadap media di Indonesia masih fluktuatif. Digital News Report tahun 2025 mencatat indeks kepercayaan publik naik tipis dari 35 persen menjadi 36 persen. Angka ini masih tertinggal dibandingkan negara-negara yang mampu mempertahankan kepercayaan publik di atas 50 persen.

Baca juga: Bamsoet: Kuliner Daerah Adalah Pilar Identitas Bangsa di Tengah Gempuran Kuliner Asing

Survei AJI bersama Remotivi pada tahun 2024 juga menunjukkan 70,2 persen publik masih percaya pada media arus utama, namun hanya 41,1 persen yang menilai media mampu menyajikan informasi secara utuh tanpa menutupi sisi tertentu.

"Kondisi tersebut menandakan celah besar yang harus segera dijembatani. Tantangan media saat ini bukan semata arus disinformasi, tetapi juga rapuhnya model bisnis redaksi, intervensi kepemilikan, serta ancaman hukum dan kekerasan terhadap jurnalis," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan juga Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan bahwa penguatan pers tidak boleh hanya ditanggung oleh satu pihak.

Pemerintah bersama DPR memiliki tanggung jawab menghadirkan regulasi yang mendukung kebebasan berpendapat, media dituntut menjaga independensi redaksinya, sementara masyarakat sipil berperan penting dalam menumbuhkan literasi media sejak dini.

“Membangun media profesional dan merdeka sama artinya dengan membangun pilar demokrasi. Keputusan publik yang rasional hanya mungkin lahir dari informasi yang jernih. Indonesia Emas membutuhkan itu,” pungkas Bamsoet. (*)

Baca juga: Bamsoet: KADIN Siapkan Revisi UU, Perkuat Peran Dunia Usaha di Era Ekonomi Digital