Kunjungi Bojonegoro, Mensos Gus Ipul Serukan Jihad Data ke Kades dan Pilar Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan perlunya penguatan akurasi serta pembaruan data sosial hingga tingkat desa guna menjangkau warga yang selama ini belum tersentuh program intervensi negara atau kelompok the invisible people.

Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul saat membuka Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di hadapan ratusan kepala desa dan pilar-pilar sosial se-Kabupaten Bojonegoro di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Jawa Timur.

Mensos Gus Ipul menyampaikan bahwa persoalan utama dalam perlindungan sosial bukan hanya pada program, tetapi pada ketepatan sasaran. Karena itu, perbaikan data menjadi kunci utama agar negara benar-benar hadir untuk warga yang paling membutuhkan.

“Kalau datanya tidak benar, kebijakannya pasti tidak tepat. Karena itu saya selalu menekankan pentingnya jihad data, kerja sungguh-sungguh dan berkelanjutan agar warga miskin dan rentan benar-benar terlihat,” ujar Gus Ipul pada Rabu (21/1/2026). 

Mensos Gus Ipul menjelaskan, istilah the invisible people merujuk pada kelompok masyarakat miskin dan rentan yang kerap tidak tercatat atau tidak terdata secara memadai, sehingga tidak tersentuh bantuan sosial maupun layanan negara. Kondisi ini, menurutnya, menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah bekerja lebih presisi.

Gus Ipul lantas memaparkan data penerima manfaat sekolah rakyat. Dari data ini kelompok rentan umumnya berasal dari keluarga dengan 60 persen orang tua bekerja sebagai buruh atau tenaga harian lepas, 67 persen berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan, serta 65 persen memiliki tanggungan keluarga lebih dari empat orang.

Dari sisi pendidikan, tercatat 454 anak tidak atau belum pernah bersekolah dan 299 anak putus sekolah atau tidak lulus, bahkan sebagian di antaranya sudah harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara dari aspek sosial, banyak anak berasal dari keluarga orang tua tunggal dan menghadapi berbagai bentuk kerentanan sosial, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

“Ini adalah warga yang sering kali tidak terlihat oleh sistem. Padahal mereka ada, hidup di sekitar kita, dan justru paling membutuhkan kehadiran negara,” tegas Gus Ipul.

Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa DTSEN disusun berdasarkan mandat konstitusi, undang-undang, serta visi Presiden, yang diturunkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Ia menekankan bahwa peran kepala desa dan perangkat desa sangat strategis karena data sosial ekonomi berawal dari desa sebelum diverifikasi secara berjenjang hingga tingkat nasional.

“RT, RW, kepala desa, pendamping sosial, sampai bupati dan wali kota, semuanya punya peran penting. Kalau di hulunya sudah benar, maka di hilir kebijakan juga akan tepat,” ujarnya.

Baca juga: Gus Ipul: Sekolah Rakyat Adalah Tempat Penjaga Asa bagi Anak-Anak dan Keluarganya

Sebagai informasi, pemutakhiran data DTSEN dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal dan jalur partisipasi masyarakat.

Jalur formal dimulai dari RT/RW dan musyawarah desa/kelurahan, diverifikasi oleh pendamping sosial dan dinas sosial kabupaten/kota, sebelum ditetapkan ke dalam DTSEN.

Sementara jalur partisipasi memungkinkan masyarakat mengusulkan maupun menyanggah data secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, yang kemudian diverifikasi secara berjenjang.

“Masyarakat sekarang bisa ikut mengawal data. Ini bentuk transparansi dan partisipasi publik agar tidak ada yang tertinggal,” kata Gus Ipul.