Depkop

Peringati Hari Kartini, Kominfo Sosialisasikan HAM dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan

Kasus kekerasan seksual menunjukkan tren meningkat signifikan, terutama sejak pandemi COVID-19.

Editor: Content Writer
Istimewa
Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (FIRTUAL) digelar dengan tema "Hari Kartini, Perkuat Perlindungan Hukum dan HAM bagi Perempuan" dalam menyambut Hari Kartini 2022. 

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan Kemenkominfo, Bambang Gunawan, dalam acara Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (FIRTUAL) mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual menunjukkan tren meningkat signifikan, terutama sejak pandemi COVID-19.

“Mayoritas kekerasan seksual dialami oleh perempuan. Pelakunya juga dari berbagai kalangan, termasuk oleh orang di tempat menimba ilmu, seperti sekolah, kampus, dan pondok pesantren,” jelasnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), laporan kekerasan terhadap perempuan meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

“Angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 kasus pada 2019, 8.686 kasus pada 2020, menjadi 10.247 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan juga meningkat dari 8.947 orang pada 2019, 8.763 kasus pada 2020, lalu menjadi 10.368 kasus pada 2021,” paparnya.

Dalam upaya mengatasi kondisi tersebut, ia mengatakan jika pemerintah secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tanggal 12 April 2022 lalu.

“Dengan disahkannya UU TPKS ini diharapkan dapat memberikan payung pelindungan bagi korban kekerasan seksual,” jelas Bambang.

Narasumber yang hadir mengisi materi pada acara tersebut antara lain, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.; Asisten Deputi Bidang Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan, KemenPPPA, Margareth Robin K, S.H., M.H.; Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si.; serta Rapper dan Dosen, Yacko Oktaviana, S.E., BBA (Hons), MBA.

Hak Perempuan adalah Hak Asasi Manusia

Margareth Robin mengatakan bahwa 49% dari jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan yang memiliki potensi besar untuk mendukung kemajuan bangsa yang perlu dilindungi serta dipenuhi hak-haknya, mulai dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

“Perempuan masa kini dan masa depan, mengisi kemerdekaan dengan karya-karya nyata sebagai sumber daya manusia unggul, berdaya saing, inovatif, dan kreatif serta berani melakukan perubahan mengikuti perkembangan zaman dan dinamika yang terjadi pada setiap tahapan kehidupan,” tuturnya.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved