Manuver Politik Jelang Pilpres: PKS Dukung Anies Sebagai Capres, Sandiaga Bongkar Perjanjian Politik

Ia mengakui jika Partai Demokrat dan PKS masing-masing memiliki aspirasi kader utamanya sebagai bacawapres.

Baca juga: Sandiaga Uno Mengaku Tidak Bermaksud Membuka Perjanjian Pilpres Antara Prabowo dengan Anies

“Sebagai aspirasi selaku calon anggota koalisi, itu wajar,” ucap AHY.

Yang terpenting, lanjutnya, diskusi Bacawapres hendaknya tidak menghambat finalisasi koalisi.

“Kami rasional saja. Jangan sampai faktor penentuan Bacawapres ini justru menjadi hal yang menghambat bagi terbentuknya Koalisi Perubahan," ungkapnya.

Karenanya, AHY menambahkan Partai Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan bacawapres kepada bacapres yang diusung.

"Dengan demikian, tiga partai memiliki kesetaraan yang sama dalam koalisi,” imbuhnya.

Sandiaga UnoBongkar Perjanjian Prabowo-Anies

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menjelaskan mengenai surat perjanjian antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait Pilpres.

Sandiaga Uno mengatakan perjanjian tersebut ditandatangani 3 pihak.

Selain Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, ia juga meneken surat tersebut.

Baca juga: Sandiaga Uno Sebut Dokumen Perjanjian Prabowo-Anies Kini Dipegang Sufmi Dasco Ahmad

“Bentuk fisiknya sendiri tentunya perjanjiannya ditandatangani tiga pihak. Saya, pak Prabowo, dan pak Anies,” kata Sandiaga Uno usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (30/1/2023).

Surat perjanjian tersebut kata Sandiaga Uno ditulis tangan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.

Surat perjanjian saat ini dipegang oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Jadi nanti mungkin pak Dasco atau pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut ada sisi pak Prabowo dan pak Anies,” katanya.

Sandiaga Uno mengatakan bahwa surat perjanjian tersebut diteken pada malam hari sebelum pendaftaran Cagub dan Cawagub DKI ke KPUD Jakarta.