PKS Serahkan Urusan Cawapres kepada Anies, Syaratnya Cawapres Harus Bisa Mendongkrak Kemenangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi calon presiden 2024.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan dukungan itu diputuskan atas keputusan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Majelis Syuro.

Dukungan secara resmi akan disampaikan PKS pada 24 Februari mendatang.

Selain PKS, Partai Demokrat juga resmi mendukung Anies Baswedan menjadi Bakal Calon Presiden dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Diusung PKS, Demokrat dan Nasdem, Anies Resmi Genggam Tiket Pilpres 2024

Sementara Nasdem adalah partai pertama yang secara terbuka mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies Baswedan.

Ini artinya dukungan yang dibutuhkan Anies Baswedan untuk bisa maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 sudah lengkap.

Sudah ada dua bakal capres yang mengantongi dukungan secara memadai, yakni Prabowo Subianto dan Anies.

PKS Serahkan Cawapres ke Anies

Terkait calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan, PKS menyerahkan sepenuhnya kepada ke Anies Baswedan.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan semua partai politik (parpol) di rencana Koalisi Perubahan berhak untuk mengajukan kadernya sebagai cawapres.

"Tapi pada akhirnya pemilihannya itu diserahkan kepada capres," kata Sohibul setelah menyatakan PKS mendukung Anies sebagai bakal capres 2024 di Gubug Makan Mang Engking Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (30/1/2023).

Namun Sohibul memberikan catatan bahwa cawapres Anies harus bisa mendongkrak kemenangan.

"Jelas dari awal kami mengatakan selama cawapres yang dipilih itu mendongkrak kemenangan," ujarnya.

Ia juga memastikan jika PKS akan tetap bersama Partai Demokrat dan NasDem mengusung Anies, walaupun kadernya tak sebagai cawapres

Baca juga: Membaca Makna Keakraban Megawati dan Ganjar Pranowo di Semarang, Sinyal PDIP untuk Pilpres 2024?

"Siapapun dia tidak harus kader PKS, PKS tetap akan dalam koalisi ini," ungkapnya.

Adapun dalam kesempatan ini, Sohibul menyampaikan dukungan PKS ke Anies setelah bertemu Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Majelis Syuro.

Kendati demikian, Sohibul menyatakan dukungan secara resmi akan disampaikan PKS pada 24 Februari mendatang.

"PKS akan menyampaikan eksplisit organisatoris untuk mendukung Bapak Anies Rasyid Baswedan pada Rapat Badan Majelis Syura PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2024,” ungkapnya.

Sohibul menuturkan melalui dukungan tersebut persyaratan presidential threshold (PT) 20 persen sebagai syarat pencalonan presiden sudah terpenuhi.

"PKS konsisten menjadi bagian dari partai pendukung Anies Baswedan sehingga koalisi memenuhi presidential threshhold 20 persen," ujarnya.

Sohibul menyatakan dukungan ini didampingi Jubir PKS Muhammad Kholid, Jubir PKS Pipin Sopian, Ketua DPP Al Muzammil Yusuf.

Kemudian, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Kepala Bakomstra Herzaky Mahendra Putra, dan Sudirman Said selaku perwakilan Anies Baswedan di tim kecil rencana Koalisi Perubahan.

Sementara dari Partai NasDem yang dijadwalkan hadir yakni Ketua DPP Sugeng Suparwoto maupun Ketua DPP Willy Aditya berhalangan hadir.

Sebelumnya, PKS diketahui mendorong kadernya mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) sebagai cawapres.

Baca juga: Perjanjian Anies-Prabowo Soal Pilpres Diungkap Sandiaga, Kenapa Baru Dibongkar Sekarang?

Demikian juga Partai Demokrat, mendukung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Anies.

Megawati-Ganjar Duduk Berdampingan, Pertanda Sinyal Bakal Diusung di Pilpres?

Sementara itu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri pelantikan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin, 30 Januari 2023.

Menariknya, dalam acara tersebut Megawati duduk berdampingan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kursi terdepan.

Kaca mata politik, peristiwa ini ditafsirkan oleh sejumlah pihak sebagai indikasi Megawati akan mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Apakah momen tersebut sebagai sinyal kuat bakal diusungnya Ganjar dalam Pilpres 2024?

Pengamat politik, Ray Rangkuti menilai, tak ada yang spesial dalam pertemuan ini.

Menurutnya, tak ada yang luar biasa dengan menempatkan Ganjar Pranowo duduk tidak dibarisan depan kala harlah PDIP.

"Ini kejadian biasa. Tindakan yang biasa juga. Jangan cepat terombang ambing oleh tindakan kasuistik seperti ini. Apa yang dilakukan oleh GP ini tidak lebih dari tata krama pemerintahan kepada mantan presiden RI. Tak ada yang istimewa," kata Ray Rangkuti saat dikonfirmasi, Senin (30/1/2023).

Ray menuturkan, bahwa akhirnya Ganjar Pranowo yang akan ditetapkan PDIP sebagai capres, dirinya kira hal itu karena pilihan rasional dan objektif. Dan segala sesuatunya sedang mengarah ke sana.

"Yakni pembekuan GP (Ganjar Pranowo) sebagai capres. Tetapi sebelum sampai ke sana, ada beberapa tahapan yang terlebih dahulu harus dibenahi. Khususnya berkaitan dengan ibu Puan yang terlihat memiliki hasrat besar untuk capres PDIP. Jadi, hal ini hanyalah soal waktu," katanya.

Oleh karena itu, kata Ray, peristiwa Ganjar yang dijauhkan dari Megawati atau didekatkan dalam satu meja atau tidak, bukanlah ukuran soal dekat-jauhnya Gubernur Jawa Tengah itu dengan Mega.

Jauh dekatnya meja Megawati dan Ganjar adalah soal momen. Bukan soal jadi capres atau tidak.

"Bukan karena tidak satu meja atau tidak dibagi kue ultah maka seolah Megawati-Ganjar berjarak. Dan sebaliknya karena satu meja maka seolah Megawati-Ganjar sudah sangat dekat. Bukan," katanya.

"Sebab pada akhirnya, pertimbangan rasionalah yang akan jadi basis penentuan siapa capres PDIP," ujarnya.