Soal Waketum PAN Dukung PT 0 Persen, Begini Kata Pengamat

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago angkat bicara soal pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga yang mendukung presidential threshold (PT) nol persen.

Saat dikonfirmasi soal pernyataan Viva Yoga itu, apakah dapat diartikan sebagai kekhawatiran PAN untuk maju di pemilihan umum (Pemilu) periode selanjutnya, Pangi mengatakan, hal itu bukan hanya menjadi kekhawatiran PAN saja.

Tapi juga bagi partai-partai papan tengah ke bawah.

"Itu tidak hanya kekhawatiran PAN. Terutama hampir partai-partai papan tengah, papan bawah itu kan rata-rata tidak setuju PT (20 persen) itu," kata Pangi, saat dihubungi, Minggu (19/2/2023).

Hal itu, kata Pangi, mematikan orang-orang berkompetensi untuk maju sebagai presiden.

"Karena itu memastikan atau membunuh bibit potensial," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Mania Dukung Prabowo, Sekjen PDIP Singgung Sikap Relawan Pagi Kedelai, Sore Tempe

Lebih lanjut, Pangi mengatakan, PT 20 persen sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan di pemilihan umum (Pemilu).

"Alasannya Pemilu kita serentak kan. Kalau serentak maka untuk apa PT," ujarnya.

"Nah sementara pada Pemilu yang sekarang PT yang dipakai adalah Pemilu 5 tahun lalu. Kalau begitu tentu sudah robek tiketnya," sambungnya.

Kemudian, Pangi mengatakan, aturan PT 20 persen juga tidak terlalu penting untuk diterapkan, karena tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Itu (aturan PT 20 persen) hanya dijadikan bagian untuk pengkondisian saja. Pengkondisian dalam konteks ini adalah presiden yang terpilih itu sesuai dengan selera dari oligarki."

Baca juga: Jika Wiranto Bergabung, Elektabilitas PAN Bakal Meningkat

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa partainya mendukung sistem presidential threshold nol persen.

Menurut Viva Yoga hal itu agar kader-kader terbaik partai politik bisa mendaftarkan diri sebagai calon presiden.

"Karena presidential threshold 20 persen itulah sehingga menyebabkan tidak seluruh kader partai terbaik mampu untuk bertarung dan dicalonkan."