Tanggapi Desakan NasDem, Demokrat Tegaskan Dukungan Anies Baswedan Jadi Capres Sudah Seizin SBY

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Partai NasDem yang meminta Partai Demokrat untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres) lewat forum resmi menjadi sorotan.

Menanggapi hal itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa dukungan terhadap Anies Baswedan dinilai sudah tuntas.

Kata dia, dukungan tersebut telah disetujui Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.

Bahkan, nama Anies Baswedan juga disetujui oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sudah tuntas dengan pernyataan Ketum kemarin. Pencalonan Anies Baswedan sebagai Bacapres sudah dengan persetujuan Ketua MTP Bapak SBY dan MTP," ujar Herzaky saat dikonfirmasi, Sabtu (25/2/2023).

Herzaky menyatakan Demokrat enggan berpolemik soal dukungan terhadap Anies Baswedan harus lewat forum resmi.

Dia hanya ingin memastikan Eks Gubernur DKI Jakarta itu ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

"Bagi kami ketika yang paling penting adalah memastikan 20 persen kursi dipenuhi. Agar koalisi perubahan bisa berlayar dan Mas Anies maju sebagai bacapres," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, sikap partai Demokrat yang tidak kunjung mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) lewat forum resmi kembali menjadi pertanyaan. Hal ini pun menjadi polemik di internal koalisi perubahan.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyatakan koalisi perubahan sejatinya masih belum terbentuk karena yang baru mendeklarasikan Anies Baswedan lewat forum resmi hanya NasDem dan PKS.

"NasDem kan sudah menyatakan sikapnya lewat Rakernas, PKS juga sudah menyatakan sikapnya kemarin yang dibacakan Dewan Syuro, keputusan Majelis Syuro kan dan ditetapkan di Rakernas," ujar Ali saat dikonfirmasi, Sabtu (25/2/2023).

Ali mempertanyakan dukungan Demokrat kepada Anies Baswedan yang hanya lewat mulut Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia pun menagih adanya dukungan lewat forum resmi.

"Demokrat kan belum menyatakan apa-apa. Demokrat itu baru Ketua Umumnya. Pertanyaanya, apakah Ketua Umum Demokrat memiliki hak untuk menetapkan calon presiden. Apakah kemudian penetapan calon presiden itu menjadi kewenangan ketua umumnya?," tanya Ali.

Lebih lanjut, Ali menuturkan bahwa dukungan yang hanya lewat pernyataan AHY berpotensi digugat oleh internal partainya sendiri.

"Apakah ini sudah dibawa dalam rapat atau apapun namanya. Artinya kita mendorong itu selesai pada tingkat partai masing-masing sehingga nanti koalisi itu terbentuk tidak lagi berpotensi untuk digugat," jelasnya.