Rabu, 10 September 2025

Pilpres 2024

Pengamat: Narasi Oposisi dan Kritik Pemerintah akan Semakin Menunjukkan Kualitas AHY

Pengamat Pangi Syarwi Chaniago angkat bicara terkait kritik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap Pemerintah.

Editor: Arif Fajar Nasucha
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Selasa (14/3/2023). Pengamat Pangi Syarwi Chaniago angkat bicara terkait kritik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap Pemerintah. 

"Ini mengacu pada mazhab ekonomi Partai Demokrat yaitu sustainable grow with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam," jelasnya.

Selain itu, dia juga mengkritisi pembentukan undang-undang (UU) Ciptaker yang dianggapnya selain tidak berpihak kepada tenaga kerja, juga pembuatannya terburu-buru.

"Bukan hanya karena isinya yang kurang berpihak pada tenaga kerja, tetapi juga karena pembuatan aturannya dilakukan grasa-grusu," ujar AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023). Pada pidatonya, AHY kembali membicarakan isu penundaan Pemilu 2024. Dia mempertanyakan apakah ada jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Presiden. AHY menyebut sikap mayoritas rakyat menolak gelaran Pemilu ditunda. TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023). Pada pidatonya, AHY kembali membicarakan isu penundaan Pemilu 2024. Dia mempertanyakan apakah ada jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Presiden. AHY menyebut sikap mayoritas rakyat menolak gelaran Pemilu ditunda. TRIBUNNEWS/JEPRIMA (TRIBUNNEWS/JEPRIMA)

Karenanya, AHY tak mengherankan ketika mahkamah konstitusi (MK) menyatakan UU Ciptaker tadi sebagai produk yang inkonstitusional.

Namun, dia menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menerbitkan Perppu Ciptaker sebagai respons perintah MK.

"Hal ini kembali menegaskan, bahwa lembaga good governance akan memicu terjadinya ketidakpastian hukum," ungkapnya.

Menurut AHY, hal tersebut bisa menimbulkan kepercayaan dunia usaha dan Investor nasional maupun luar negeri menurun kepada Indonesia.

"Tidak sedikit yang akhirnya membatalkan rencana investasinya. Padahal kita sangat membutuhkan investasi itu untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan