PDIP Tepis Ada Faksi Ganjar Pranowo dan Puan Maharani di Internal Partai untuk Dukungan Maju Pilpres

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira tegas menepis adanya dugaan atau isu terbentuknya kelompok atau faksi pendukung Ganjar Pranowo dengan faksi Puan Maharani di internal partai.

Hugo menyebut sejauh ini tidak ada terbentuknya faksi tersebut.

Melainkan hanya tercipta perkawanan politik antara kader PDIP.

"Kalau perkawanan politik itu biasa gitu tapi kalau sampai faksi atau kelompok itu ya enggaklah," kata Hugo dalam diskusi bertajuk 'Menerka Strategi Koalisi Megawati' yang disiarkan secara daring, Kamis (23/3/2023).

Baca juga: Megawati dan Jokowi Diprediksi Sudah Sepakat Pilih Ganjar Pranowo Jadi Capres Ketimbang Puan

Lebih lanjut, Hugo menyatakan PDIP adalah partai yang paling solid sejauh dirinya bergabung sebagai kader partai.

Dalam artian  tidak ada perpecahan terlebih hal tersebut merupakan komando yang sudah ditetapkan atau diberikan.

"Partai PDIP itu partai yang solid, satu perintah satu komando gitu, kalau keputusan itu kita laksanakan gitu, kalau keputusan bukan untuk didiskusikan lagi tapi untuk dilaksanakan," ujar Hugo.

Dengan begitu, dirinya secara tegas menepis adanya kelompok tersebut, kalaupun ada, kata Hugo hanya sebatas perkawanan politik yang terjadi antara kader.

"Tapi kalau di dalam perkawanan politik si ini biasa berjalan dengan yang ini si ini sering biasa jalan dengan yang itu, itu biasa lah," tukas dia.

Seperti diketahui, sejauh ini nama dua kader PDIP yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo memang santer dikabarkan akan menjadi sosok yang diusung oleh partai berlogo kepala banteng tersebut sebagai Calon Presiden (Capres).

Hanya saja, hingga kini, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI-P, belum menyatakan secara resmi siapa yang akan diusung dirinya sebagai capres.

Sebab, di dalam internal PDIP, Megawati Soekarnoputri merupakan sosok yang memiliki wewenang dan hak untuk mengusung kadernya maju dalam Pilpres mendatang.