Selasa, 9 September 2025

Pilpres 2024

Kritik Pengamat soal Wacana Koalisi Besar: Bukan Angin Segar, tapi Ancaman untuk Demokrasi

Wacana pembentukan koalisi besar tuai kritik dari sejumlah pihak. Termasuk Pengamat Politik dan Direktur Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago.

Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Suci BangunDS
Tangkap layar kanal YouTube Tribunnews.com.
Pengamat Politik dan Direktur Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago saat memberikan kritiknya soal wacana pembentukan koalisi besar gabungan KIR-KIB dalam cara OVERVIEW Tribunnews.com, Kamis (7/4/2023). 

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik dan Direktur Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago, memberikan kritiknya soal wacana pembentukan koalisi besar gabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Menurutnya, koalisi besar realistis untuk diwujudkan, namun wacana tersebut bukan menjadi angin segar dalam dinamika politik menjelang Pilpres 2024.

Bahkan dengan bergabungnya KIB dan KIR menjadi ancaman dalam sistem demokrasi.

"Koalisi besar bukan angin segar buat saya, justru ancaman demokrasi. Ini kecenderungan ada arsitek, desain.

Seolah ada pengondisian dua blok saja. Super blok koalisi Pak Jokowi dengan koalisi Anies Baswedan-Surya Paloh. Ini yang saya khawatirkan," tegas Pangi dikutip dari kanal YouTube Tribunnews.com, Jumat (7/4/2023).

Pangi melanjutkan, adanya wacana pembentukan koalisi besar menunjukkan elit politik di negeri ini tidak belajar dari peristiwa masa lalu.

Baca juga: Politikus PAN Bicara Kemungkinan Pembentukan Koalisi Besar, Termasuk Bergabungnya PDIP

Di mana pada dua Pilpres 2014 dan 2019 sebelumnya hanya ada dua kubu yang bertarung.

Kubu-kubu tersebut, kata Pangi, menghalalkan segala cara demi mengantongi suara dari rakyat.

"Politik identitas dan isu agama digoreng, untuk membenturkan blok ideologis di masing-masing calon presiden," imbuh Pangi.

Pada akhirnya Pangi berharap, koalisi besar gabungan KIR-KIB tidak perlu diwujudkan.

Alasannya lantaran risiko besar di balik wacana tersebut yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ini terlalu mahal, lebih baik tidak ada pemilu. Pemilu hanya 5 tahun, tapi membuat masyarakat terbelah dan sendi-sendi demokrasi rusak," imbuh Pangi.

Calon presiden lebih dari dua

Pangi kemudian membeberkan hasil survei Voxpol yang menyebut masyarakat ingin calon presiden lebih dari dua pilihan.

Alasannya, supaya tidak terjadi keterbelahan kubu di tengah-tengah masyarakat hingga politik identitas.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan