Dianggap Tak Beretika oleh PDIP soal Deklarasi Ganjar Pranowo, PSI: Kami Minta Maaf dan Siap Sowan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengutarakan permohonan maaf kepada jajaran pengurus dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP)

Permintaan maaf itu disampaikan oleh Juru Bicara PSI Ariyo Bimo, menyusul pernyataan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung etika partai politik dalam mendeklarasikan kader partai lain sebagai calon presiden.

Dimana, PSI merupakan salah satu partai politik yang mendukung Ganjar Pranowo selaku kader PDIP, namun, mendahului keputusan internal PDIP.

"Semoga ini bukan sentilan untuk PSI. Namun, apabila kami PSI dianggap tidak beretika dan telah menyakiti parpol lain, tulus kami menyampaikan permohonan maaf," kata Bimo kepada Tribunnews, Jumat (28/4/2023).

Bimo menyebut, sejatinya dukungan yang diberikan PSI kepada Ganjar Pranowo merupakan penyampaian aspirasi konstituen PSI dari hasil rembuk rakyat yang dilakukan sejak Februari 2022 lalu.

"Niat kami hanya menyampaikan secara jujur dan apa adanya hasil dari kegiatan rembuk rakyat yang dilakukan secara online," kata dia.

Dimana, dalam rembuk rakyat itu nama Ganjar Pranowo kata dia, selalu konsisten sebagai sosok dengan perolehan tertinggi yang digadang mampu melanjutkan pemerintahan saat ini.

"Itu murni merupakan aspirasi konstituen PSI terhadap 9 nama yang diajukan untuk meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi," ucap Bimo.

"Saat itu stabil selama hampir 10 bulan, Pak Ganjar mendapat perolehan dukungan yang tertinggi," sambungnya.

Baca juga: Ganjar dan Sandiaga Saling Puji, Setelah Semarang Bertemu Lagi di Solo, Sinyal Duet ?

Akan tetapi kata dia, permohonan maaf tetap dilayangkan, jika memang sikap PSI yang menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo malah menimbulkan kegaduhan.

Sebab kata Bimo, pihaknya menyadari bahwasanya Ganjar Pranowo memang milik partai lain dan mengakui bahwa PSI telah mendahului mekanisme dari PDIP.

"PSI sadar bahwa Pak Ganjar adalah kader PDIP, karenanya kami sudah minta maaf secara resmi waktu itu karena mendahului mekanisme internal PDIP," kata dia.

Lebih lanjut kata Bimo, pihaknya menyatakan siap jika dinilai perlu untuk mendatangi para pengurus dan pimpinan PDIP.

Hanya saja, dirinya belum dapat memastikan kapan pertemuan itu akan dilakukan.

"PSI siap sowan dan kulonuwun ke PDIP. (Terkait waktu) belum," tukas Bimo.

Baca juga: Golkar Tetap Pilih Airlangga Hartarto Jadi Capres Ketimbang Usung Ganjar Pranowo di Pilpres

Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengapresiasi dukungan Partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024.

Lalu, bagaimana PDIP menyikapi dukungan yang diberikan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Ganjar Pranowo.

Di mana, hal itu disampaikan PSI jauh sebelum Ganjar diumumkan oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto pun bicara soal etika politik saat ditanya perihal dukungan PSI kepada Ganjar.

"Namanya beri dukungan, lakukan komunikasi-komunikasi politik," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (27/4/2023). 

Hasto mengatakan, Partai Hanura dan PPP telah membangun komunikasi dengan partai berlambang banteng moncong putih itu sebelum mengumumkan mendukung Ganjar sebagai capres. 

Bahkan, kata Hasto, komunikasi itu bahkan dilakukan langsung antara Ketua Umum Hanura Osman Sapta Odang (OSO) dan Plt Ketum PPP Mardiono dengan elite PDIP. 

Politisi asal Yogyakarta itu pun mencontohkan bagaimana Hanura lewat Oesman Sapta Odang (OSO) melakukan komunikasi intensif dengan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah terkait dukungan untuk Ganjar. 

"Bu Mega bagi ruang kerja sama sangat baik-baik. Ahmad Basarah ditugaskan komunikasi dengan Pak OSO. Jadi bangun hal positif, kami penuhi aspek kultural," sambung dia. 

Hasto menilai, hal seperti itu memenuhi standar etika politik di mana membangun komunikasi sebelum menyatakan sikap. 

"Aspek (kultural) di mana bangun kerja sama, bukan tiba-tiba ambil keputusan. Jadi etika politik harus di kedepankan," jelas Hasto.