Sekjen PKS Dukung JK Minta Jokowi Tak Terlibat Urusan Pilpres

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendukung pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak terlibat urusan pilpres.

Menurutnya pernyataan JK itu merupakan pemikiran dari seseorang yang demokratis.

"Saya pikir itu pikiran orang-orang demokrasi ya, orang-orang demokratis yang sangat perhatian," katanya di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Baca juga: Bicara Pilpres 2024, JK Sebut Baiknya Dikuti 3 Pasangan Capres-Cawapres

Saat ditanya apakah Presiden Jokowi terlalu mencampuri urusan pilpres, Habib Abie enggan mengomentari lebih jauh.

Namun menurutnya apa yang disampaikan JK harus menjadi perhatian serius.

"Saya pikir penilaian pak JK cukup baik," tandasnya.

Sebelumnya, Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk terlalu ikut campur dalam urusan politik dalam jabatannya sebagai pemimpin tertinggi RI.

Hal ini merupakan respons JK terkait pertemuan para Ketua Umum (Ketum) partai politik (parpol) dalam lingkaran pemerintah Jokowi-Amin yang sebelumnya diundang ke Istana Negara. 

Harusnya, jika melakukan pertemuan di Istana Negara, yang dibahas adalah soal pembangunan dan kemajuan negara, bukan ihwal politik dan koalisi. 

"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di istana, membicarakan tentang urusan pembangunan. Tapi bicara pembangunan saja, mestinya harusnya diundang (Nasdem). Tapi berarti ada pembicaraan politik" kata JK di kediamannya, Sabtu (6/5/2023).

Menurut JK, Jokowi harusnya mengikuti langkah Presiden sebelumnya seperti Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk tidak terlalu melibatkan diri dalam urusan politik.

Apalagi mengingat Jokowi telah memasuki babak akhir pemerintahnya. 

"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," tuturnya.

Sebelumnya para petinggi parpol pendukung pemerintah diundang oleh Jokowi ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

Mereka diantaranya Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.