Pilpres 2024
Ganjar Sebut Cawe-cawe Jokowi Bukan Intervensi Politik: Hak sebagai Kader Partai
Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menanggapi soal cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis:
Milani Resti Dilanggi
Editor:
Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, menanggapi soal cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menilai, cawe-cawe yang dilakukan Jokowi bukan dalam artian intervensi politik.
Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi itu adalah hak politik yang dimiliki sebagai seorang kader.
"Pak Jokowi kan kader partai juga, pasti dia akan menggunakan hak pilihnya," kata Ganjar, dikutip dari tayangan youTube Kompas TV, Jumat (2/6/2023).
"Artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik."
"Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira itu tidak akan terjadi," lanjutnya.
Dalam hal ini, Ganjar juga mengaku yakin, bahwa Jokowi pasti paham dan taat mengenai aturan politik.
Terlebih Jokowi juga menegaskan, cawe-cawe bukan berarti akan abuse of power menggunakan perangkat negara mencampuri urusan Pilpres.
Jokowi menyebut, tak akan melanggar aturan dan mengotori demokrasi soal cawe-cawe yang dilakukan.
Oleh sebab itu, Ganjar pun mempercayai Presiden Jokowi dapat memakai hak politiknya dengan bijak selalu kader PDIP dalam Pilpres 2024.
"Pak Jokowi mentor saya dalam pemerintahan. Dia presiden, saya gubernur.
"Saya kenal beliau sejak jadi wali kota, kita tim sukses beliau di gubernur, tim sukses di pilpres, dan kami dekat sekali," ucap Ganjar.
Baca juga: Cawe-cawe Jokowi di Pilpres Dinilai Bisa Timbulkan Ketidakpercayaan Publik Terhadap Proses Demokrasi
Sebelumnya, Jokowi mengakui melakukan cawe-cawe pada Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam pertemuan dengan para pimpinan media nasional pada Senin (29/5/2023).
Kepada mereka, Jokowi mengatakan ia harus cawe-cawe di Pilpres 2024 untuk kepentingan negara.

"Ya cuma cawe-cawe sih. Ada lebih dari 7 kali pak presiden mengatakan cawe cawe," kata GM News and Current Affairs Kompas TV, Yogi Nugraha, Senin (29/5/2023).
Yogi mengatakan, dalam pertemuan tersebut Jokowi menekankan ikut cawe-cawe karena menyangkut kepentingan nasional.
Awalnya, Jokowi membicarakan soal momentun penting dalam 13 tahun ke depan.
Negara-negara yang memiliki momentum 13 tahun tersebut yang akan naik atau tumbuh.
"Kemudian dikaitkan lah dengan soal Capres. Tadi (Jokowi) mengatakan begini "pemimpin di tahun 2024, 2029 dan 2034 itu sangat krusial untuk mewujudkan 13 tahun,” katanya.
"Ya saya untuk hal ini, (momentum 13 tahun), saya (Jokowi) harus cawe cawe. Karena untuk kepentingan negara" imbuh Yogi.
Jokowi dinilai Yogi akan menggunakan cara yang baik dan elegan dalam cawe cawe politiknya.
"Bahwa saya punya cara cawe-cawe dan saya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik,” kata Yogi menirukan pernyataan Jokowi.
Baca juga: Sikap Jokowi Akui Cawe-cawe di Pilpres 2024 Dinilai Tak Lazim Dalam Negara Demokratis
Hal senada juga disampaikan pihak istana menanggapi isu cewe-cawe presiden.
Pihak Istana melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, mengklarifikasi maksud ucapan Presiden Jokowi tersebut.
Ia mengatakan, konteks Presiden berbicara seperti itu yakni ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan demokratis.
Bey mengatakan, Jokowi berkepentingan memastikan pemilu terselenggara dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.
"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih," katanya, (30/5/2023).
Terkait Pilpres nanti, Bey mengatakan Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat.
Presiden juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Taufik Ismail)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.