Respons Demokrat, NasDem, dan PKS soal Isu Penjegalan Anies Baswedan di Pilpres 2024

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini respons Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal isu penjegalan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

Jubir Capres di Tim Delapan KPP, Sudirman Said, menyebut narasi penjegalan yang menerpa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan mulai terasa.

Adapun koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres terdiri dari Partai Demokrat, Partai NasDem, dan PKS.

"Saya kira sudah terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa ada upaya untuk membuat anies tidak bisa maju," ujar Sudirman Said di markas Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Hal itu diakui Sudirman Said karena banyak pendapat masyarakat yang sudah melihat dinamika politik saat ini.

Terutama isu negatif terhadap upaya majunya Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Sudirman Said juga menyebut soal PKS yang kerap diisukan digoda sejumlah pihak untuk keluar dari KPP.

Baca juga: Anies Baswedan Sudah Kantongi Nama Cawapres, Demokrat: Tinggal Diumumkan

Lantas, seperti apa respons Demokrat, NasDem, dan PKS?

1. Partai Demokrat

Partai Demokrat membenarkan adanya dugaan penjegalan terhadap Anies Baswedan maju sebagai capres di Pilpres 2024.

Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyebut upaya itu sebagai bukti bahwa dinamika politik saat ini sedang tinggi.

"Kalau dinamikanya luar biasa karena banyak sekali hal-hal yang yang mencoba untuk agar Anies ini tidak bisa berlayar," katanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Menurutnya, upaya penjegalan itu diterapkan baik kepada Anies Baswedan secara langsung ataupun kepada partai politik pendukung.

Satu di antaranya yakni dengan mengajak partai yang ada di Koalisi Perubahan untuk keluar dari koalisi tersebut agar perolehan Presidential Threshold 20 persen tidak tercapai.

"Artinya, bisa ancaman terhadap Anies-nya, bisa terhadap partai-partai koalisi yang ditarik keluar sehingga tidak mencukupi presidential threshold," tambah dia.

Baca juga: Mahfud MD dan Puan Sempat Masuk Daftar Cawapres Anies, Kini Mengerucut ke Khofifah?

Sementara itu, Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang masuk dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo disebut tidak mempengaruhi daya tawar AHY di Koalisi Perubahan sebagai cawapres pendamping Anies.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

"Kami semua di Koalisi Perubahan setara dan sejajar."

"Tidak ada daya tawar atau runding, tidak ada."

"Kita semua inginnya bagaimana Mas Anies bisa menang," ujar Herzaky, Kamis, dilansir Wartakotalive.com.

Baca juga: Relawan Anies : Soal Bacalon Wapres Jangan Ada yang Cawe-cawe, Biar Pak Anies yang Tentukan

2. Partai NasDem

Partai NasDem membantah pernyataan Sudirman Said yang menyebut adanya kabar PKS dijegal agar keluar dari Koalisi Perubahan.

"Enggak lah (kabar PKS dijegal keluar Koalisi Perubahan)," ungkap Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis.

Sahroni mengatakan, isu penjegalan tersebut dibuat hanya membuat berbagai pihak takut berkoalisi dengan Koalisi Perubahan.

Ia menyebut, isu itu dibuat agar koalisi yang beranggotakan PKS, Demokrat, dan NasDem bisa pecah.

"Itu kan sebuah isu yang dibuat supaya orang takut dengan berkoalisi atau pengin koalisi ini pecah misalnya."

"Itu kan upaya saja, namanya usaha masing-masing," paparnya.

Baca juga: Tak Masalah Aher Tak Dipilih Anies, PKS: Kita Bukan Mau Pameran Capres-Cawapres, Kita Ingin Menang

3. PKS

PKS juga merespons pernyataan Sudirman Said soal adanya upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan sebagai capres.

Juru Bicara PKS, Muhammad Iqbal, memastikan PKS sudah tahan uji atas godaan-godaan yang datang dalam upaya menjegal pencapresan Anies Baswedan.

"Terkait pernyataan dari Pak Sudirman Said tentang bahwa banyak godaan yang dialami oleh Koalisi Perubahan dan Persatuan, termasuk di PKS ada godaan jabatan, ada godaan uang ini tentu saja PKS sudah teruji," ungkapnya, Kamis.

Baca juga: Bacawapres Anies Baswedan Dikabarkan Mengerucut ke Khofifah, NasDem: Semua Tokoh Masih Memungkinkan

Iqbal menyebut, satu bukti bahwa PKS tetap tahan uji yakni soal posisi partai pimpinan Akhmad Syaikhu yang hingga kini tetap berada di luar pemerintah atau oposisi.

Selain itu, komitmen PKS untuk terus bekerja sama dengan Partai Demokrat dan NasDem di Koalisi Perubahan juga menjadi bentuk tahan uji itu.

"Sampai saat ini PKS tegak lurus berada di luar pemerintahan dan PKS saat ini fokus kepada deklarasi pasangan Anies Baswedan dan cawapresnya dan ini tentu saja menjadi pelajaran penting bagaimana PKS bisa kuat, bisa tangguh," terang Iqbal.

Sebagai informasi, Sudirman Said sebelumnya juga menyebut perihal isu dugaan korupsi Formula E yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap mencuat ke publik.

"Walaupun 19 kali gelar perkara itu tidak ada bukti itu dan dicari hal-hal yang mboten-mboten lainnya," ujar Sudirman.

Baca juga: Elektabilitas Anies Turun di 2023, Saiful Mujani Sebut Faktor Ideologis Jadi Penyebab Jangka Panjang

Ia juga mengatakan, ada beberapa cobaan yang menimpa partai pengusung, mulai dari Partai Demokrat yang tengah ramai dibicarakan soal upaya peninjauan kembali (PK) putusan Mahkamah Agung (MA) dari kubu Moeldoko.

Lalu, kasus dugaan korupsi proyek BTS yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung), yang melibatkan Menkominfo sekaligus Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate.

Menurut Sudirman Said, PKS juga diisukan digoda sejumlah pihak untuk keluar dari KPP.

"Jadi memang Pak Anies nya maupun Partai-partai koalisinya mengalami iming-iming tarik-tarikan, godaan, tekanan itu terasa."

"Dan ini bukan kata kami, tapi kata pengamat juga begitu."

"Jadi pihak ketiga yang di depannya itu mengatakan demikian," kata Sudirman Said.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Ibriza Fasti Ifhami/Rizki Sandi Saputra/Igman Ibrahim) (Wartakotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)

Berita lain terkait Pilpres 2024