SBY Singgung Cawe-cawe Jokowi hingga Sebut Upaya Penjegalan Anies Baswedan Dalam Buku Terbarunya

"Tetapi, dalam politik, soal halal dan tidak halal itu juga subyektif. Tergantung darimana memandangnya," kata SBY dalam bukunya di halaman 10.

SBY menilai cawe-cawe Jokowi akan menjadi masalah jika yang bersangkutan melakukan tindakan yang dinilai melanggar hukum.

Atau lebih parahnya kata dia, Presiden Jokowi bersama para menteri dan bawahannya menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power guna mencegah terjadinya pasangan capres-cawapres yang ketiga.

"Apabila pak Jokowi bersama pembantu-pembantunya bekerja secara 'all out' agar para pemimpin para parpol yang berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi tidak membentuk pasangan ketiga disertai macam-macam, ya inilah yang bisa menjadi masalah," kata mantan Menkopolhukam RI itu.

"Begini pendapat saya mengapa hal ini serius. Jika semuanya ini benar, maka Presiden Jokowi pertama-tama melakukan 'politik tebang pilih'," sambungnya.

Selanjutnya, SBY dalam bukunya di halaman 13 tersebut menilai kalau Presiden Jokowi tidak menginginkan majunya Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Terkait dengan hal ini, SBY kembali menyatakan kalau sikap Jokowi juga tidak dapat disalahkan karena menurutnya itu merupakan hak dari Jokowi.

"Jikalau Presiden Jokowi juga bekerja secara politik agar Pak Anies tidak bisa menjadi capres dalam Pilpres 2024 mendatang itupun tidak melanggar hukum," kata SBY.

"Karenanya tidak salah kalau pihak beliau mengatakan bahwa langkah-langkah itu tidak melanggar undang-undang, ya.... politik memang begitu," sambung dia.

Akan tetapi hal itu menjadi persoalan apabila cara yang dipilih pihak Jokowi untuk mencegah Anies menjadi capres itu bertentangan dengan etika seorang Presiden.

Terlebih kata dia, apabila ranahnya itu sudah masuk ke wilayah penyalahgunaan kekuasaan.

Salah satu caranya kata SBY yakni dengan mencari-cari keselahan dari Anies Baswedan secara hukum sehingga dilibatkan sebagai tersangka.

Jika memang Anies Baswedan benar bersalah hal tersebut harus diterima publik.

Namun, jika ternyata tidak, hal itu malah menunjukkan adanya abuse of power dari pemerintahan.

"Kalau memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka pelanggaran hukum, padahal tidak bisa dibuktikan secara mengesankan (no strong evidence), ini sebuah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), utamanya kalau memang ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain," kata dia.