Rabu, 10 September 2025

Pilpres 2024

Respons Anies soal Izin Acara Senam PKS Dicabut Pemkot Bekasi

Anies Baswedan beri respons terkait izin acara senam bareng DPD PKS Bekasi dicabut oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Penulis: Milani Resti Dilanggi
Ist
(Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan - Anies Baswedan beri respons terkait izin acara senam bareng DPD PKS Bekasi dicabut oleh Pemerintah Kota Bekasi. 

Meski demikian, Heri belum bisa memastikan kapan laporan akan dilakukan. 

Dibatalkan H-1 Acara

Lanjut Heri mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi membatalkan penggunaan stadion itu pada Jumat (28/7/2023) malam.

Sementara, acara senam bersama Anies bakal digelar pada pagi harinya.

Sehingga menurutnya pencabutan izin itu dinilai sangat mendadak karena persiapan-persiapan tak bisa dilakukan. 

"Betul tadi malam jam 22.00 WIB memberikan surat izin, tapi sudah tidak ada artinya karena perlu persiapan-persiapan," ujarnya.

Adapun pembatalan izin itu, kata Heri, karena pada malam harinya stadion Patriot Candrabhaga digunakan untuk pertandingan sepakbola Liga 1 antara Bhayangkara Presisi FC kontra PSM Makassar. 

Heri menduga izin itu mendadak dicabut lantaran dalam acara tersebut dihadiri bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan

"Tapi sejak survei sudah dikatakan, oke kita tidak akan gunakan rumput utama bahkan kita membuat border, tapi tiba-tiba saat mendengar sang pelopor perubahan hadir ke Bekasi maka dengan seenaknya dia membatalkan dan tanpa memberikan solusi," ujarnya. 

PDIP Bantah Perintahkah Plt Wali Kota Bekasi Cabut Izin

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjadi pembicara di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (27/7/2023). DPP PDI Perjuangan menggelar diskusi dengan tema Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 Gerbang Demokratisasi Indonesia. (Warta Kota/YULIANTO)
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Warta Kota/YULIANTO)

Sementara itu, PDIP membantah memerintahkan Plt Wali Kota Bekasi sekaligus kader PDIP, Tri Adhianto, untuk mencabut izin penggunaan Stadion Candrabhaga.

"Sama sekali tidak ada karena pemerintah daerah ini kan juga otonom. Maka ada otonomi daerah," kata Hasto, Jumat (28/7/2023).

Menurut Hasto, persoalan tersebut harus dilihat secara detail mengenai prosedural administratifnya terutama terkait persyaratan.

"Ya kalau dari pengalaman PDIP sendiri ketika menyelenggarakan acara itu memang harus dilengkapi dengan seluruh syarat-syarat administratif," ujarnya.

Hasto mencotohkan ketika acara peringatan HUT PDIP ke-50 batal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) karena ada rencana Piala Dunia U-20.

"Tetapi, ini semua kan proses komunikasi. Kalau dari kami mengadakan kegiatan, kami membangun komunikasi yang baik."

"Seluruh prosedur administrasi kami lengkapi dengan baik, sehingga acara bisa berlangsung, sehingga tidak ada suatu upaya pengadangan," tutur Hasto

(Tribunnews.com/Milani Resti/Fersianus Waku)

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan