Demokrat: Sempat Minta AHY, Anies Dipaksa Surya Paloh Pilih Cak Imin Jadi Cawapres

TRIBUNNEWS.COM - Kabar mengejutkan muncul dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyebut bacapres, Anies Baswedan dipaksa menerima Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi cawapresnya oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Harsya mengungkapkan kronologi berawal ketika Tim 8 bersama anggota KPP mendesak agar cawapres Anies segera diumumkan.

Adapun salah satu alasannya lantaran elektabilitas Anies yang dianggap terus mengalami kemerosotan.

"Mendengarkan pernyataan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian Koalisi Perubahan, serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies, maka setelah penetapan cawapres; jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan capres dan cawapres yang hendak diusung," katanya dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (31/8/2023).

Kemudian, Harsya menyebut Anies dan Tim 8 telah merencanakan jadwal untuk deklarasi cawapres.

Baca juga: Sekjen Partai Demokrat: Kerja Sama NasDem dan PKB Setujui Duet Anies Baswedan dengan Cak Imin

Namun, deklarasi tersebut tidak kunjung terealisasi lantaran diduga ada pengaruh Surya Paloh sehingga mengakibatkan Anies patuh terhadapnya.

"Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud."

"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," jelas Harsya.

Padahal, di sisi lain, Harsya mengatakan jadwal deklarasi cawapres Anies telah dikomunikasikan ke masing-masing ketua umum anggota KPP dari rentang 24-26 Agustus 2023.

Bahkan, Surya Paloh pun memutuskan terkait waktu deklarasi cawapres Anies diserahkan ke Tim 8.

Sementara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf justru meminta agar deklarasi cawapres Anies dipercepat.

Anies Minta AHY Bersedia Jadi Cawapres

Harsya mengatakan pada Jumat (25/6/2023), Anies telah menentukan cawapres pilihannya lewat surat yang ditulis tangan dan ditandatangani olehnya.

Adapun surat tersebut berisi terkait ketersediaan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi cawapres Anies.

"Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulis tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu)."

"Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya," kata Harsya.

Tanpa Sepengetahuan Koalisi, Surya Paloh Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies

Hal mengejutkan pun terjadi pada Selasa (29/8/2023) ketika Surya Paloh menunjuk Cak Imin sebagai cawapres Anies.

Harsya menyebut keputusan ini tidak diketahui oleh Partai Demokrat dan PKS.

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Harsya.

Baca juga: Pengamat Sebut Koalisi Perubahan Bakal Pecah Jika Anies Baswedan Jadikan Cak Imin Cawapres

Hal tersebut, menurut Harsya, diperparah dengan Anies tidak memberitahukan keputusan tersebut ke elit Partai Demokrat dan PKS.

Ia, kata Harsya, justru mengutus juru bicaranya, Sudirman Anies untuk menyampaikan bahwa Anies telah diminta untuk bersanding dengan Cak Imin.

"Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Artikel lain terkait Pilpres 2024