Surya Paloh Tahan Anak Buahnya Laporkan SBY ke Bareskrim Polri, Demokrat Sebut Keputusan yang Benar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menanggapi Partai NasDem yang batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Polri pada Senin (4/9/2023) hari ini.

Adapun Partai NasDem batal melaporkan SBY karena perintah Ketum NasDem Surya Paloh. Tak hanya itu, NasDem juga dilarang oleh Anies Baswedan selaku bacapres dari koalisi perubahan.

Menurut Hinca, keputusan Surya Paloh sudah tepat tidak melanjutkan laporan itu. Sebab, pernyataan dari SBY merupakan bukan termasuk ke dalam ranah hukum pidana.

Baca juga: Siapa Ahmad Sahroni? Kader NasDem Batal Laporkan SBY ke Bareskrim soal Berita Bohong

"Saya kira apa yang diambil sikap Pak Surya Paloh untuk tidak melaporkan itu sudah benar. Karena ruang yang kemarin itu ruang politik, yang namanya politik adalah ruang publik, bukan ruang delik, bukan ruang hukum pidana," kata Hinca dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Ia menuturkan bahwa ruang demokrasi sejatinya tidak boleh diadili. Menurutnya, demokrasi seharusnya menjadi ajang untuk beradu argumentasi.

"Karena itu ruang demokrasi, nah ruang demokrasi itu jangan diadili, demokrasi itu adu argumentasi, karena itu, niat untuk melaporkan ke bareskrim itu menurut saya tidak tepat, sangat tidak tepat, itu melanggar konsep ruang demokrasi kita," jelasnya.

"Kalau pak Surya Paloh meminta kepada kadernya untuk tidak jadi melaporkan, itu benar. Karena memang ini sekali lagi ruang publik, ruang demokrasi, ruang menyampaikan gagasan dan pikiran. Gak ada delik dalam ruang demokrasi," sambungnya.

Lebih lanjut, Hinca menambahkan bahwasanya tidak ada mens rea atau niat jahat dari SBY terkait pernyataannya tersebut.

"Jadi tidak mens rea, tidak ada niat jahat, tidak ada niat buruk dari ruang publik yang kami bangun kemarin. Itu lebih pada ruang bagi kami untuk berdiskusi berdialog sesama anggota kader partai dan publik, karena publik bertanya, karena itu harus dijelaskan," bebernya.

"Oleh karena itu yang paling bagus, kalau ada yang hendak benar di situ dijawab aja di ruang publik juga. Jadi karena itu, saya sebutnya kata-kata sambutlah dengan kata-kata, kalimat sambutlah dengan kalimat, argumentasi sambutlah dengan argumentasi, bukan delik," lanjutnya.

Sebelumnya, Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni batal membuat laporan polisi terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Polri.

Sejatinya, Sahroni secara pribadi bakal melaporkan SBY buntut pernyataannya yang menyebut jika Bacapres Anies Baswedan akan disandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Secara pribadi bukan secara institusi atau organisasi, atau organisasi atau sebagai jabatan DPR saya ingin melaporkan seseorang petinggi Demokrat, terkait apa yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus bahwasanya saya ada di dalam ruangan itu," kata Sahroni kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (4/9/2023).

"Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh pak SBY bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September," sambungnya.

Menurutnya, saat rapat tersebut tidak ada pembahasan terkait deklarasi Anies-AHY pada awal September 2023 dan hanya cerita SBY saat dirinya mendaftarkan diri sebagai Presiden kala itu.

Namun, pelaporan itu batal dilakukan lantaran Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh melarang dirinya untuk membuat laporan tersebut.

"Tapi tadi saya dijalan menelepon ketua umum bahwa saya akan melakukn pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan," ucapnya.

"Jadi saya ini sebenarnya sudah siap untuk melaporkan, tapi tadi perintah ketia umum utk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan," sambungnya.

Hal yang sama juga diminta oleh Anies Baswedan. Sahroni mengaku Anies juga meminta agara Sahroni tidak membuat laporan tersebut.

"Kebetulan, tadi pak Anies juga mewhatsapp saya untuk meminta juga yang sama, Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan dalam strategi pemenangan capres 2024," tuturnya.

SBY Soal Deklarasi September 2023

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, sempat menemui dirinya di kediamannya di Cikeas, Bogor, untuk memberitahu terkait deklarasi cawapres.

SBY menyebut, Anies yang datang bersama Tim 8, akan mendeklarasikan cawapres pada awal September 2023.

Adapun pertemuan tersebut, kata SBY, dilakukan pada Jumat (25/8/2023).

"Di ruangan ini, saya duduk di sini, pada 25 Agustus 2023, Pak Anies duduk di sini (menunjukan tempat duduk Anies di depan SBY) dengan didampingi Tim 8. AHY memang tak selalu hadir."

"Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan," tuturnya dalam konferensi pers di Cikeas, Bogor pada Jumat (1/9/2023) dikutip dari YouTube Partai Demokrat.

Tiga hari setelah pertemuan dengannya, SBY mengatakan Anies justru memilih Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapresnya.

SBY menyebut, tindakan Anies memilih Cak Imin sebagai cawapresnya tersebut tidak pernah diberitahukan kepadanya serta Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Saya memang sebagai orang tua, kok jadi begini (melihat tindakan Anies -red)," ujarnya.

SBY menegaskan, bahwa manuver semacam ini bukanlah akhir dari perjuangan Partai Demokrat.

Pada kesempatan yang sama, SBY juga mengungkapkan dipilihnya Cak Imin sebagai cawapres dari Anies bukanlah kiamat.

Ungkapan SBY ini ditujukan bagi para kader Partai Demokrat di Tanah Air.

"Para kader, saya minta mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Ini bukan kiamat, ini bukan akhir dari perjuangan kita, bukan," katanya dikutip dari YouTube Partai Demokrat.