Capres Didorong Singgung Tata Kelola Teknologi untuk Perlindungan Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon presiden (Capres) yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 didorong dapat mengedepankan teknologi sebagai bagian dari kampanye maupun program diusung, diantaranya menyangkut tata kelola dan perlindungan data pribadi.

Pakar keamanan siber, Ahmad Faizun menekankan, meski sebagian ahli memprediksi teknologi akan membawa degradasi kualitas moral dan budaya, namun hal sebaliknya dapat terjadi bila digunakan dengan tata kelola cermat yang baik.

Baca juga: BSSN Dukung Kolaborasi Poltek SSN-Koica dan Dubes Inggris: Ciptakan SDM Handal Bidang Keamanan Siber

Teknologi produktif dan kondusif akan memberi efek luar biasa bagi pembangunan budaya serta ekonomi Indonesia.

Teknologi juga menciptakan peluang bisnis, seperti menganalisis rekam medis untuk pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat di masa depan, menganalisis kesehatan hewan dan iklim untuk mencegah penyakit menular yang membahayakan seluruh populasi di wilayah tertentu.

Menurut Faizun, masyarakat saat ini tak lepas dari penggunaan gadget.

Untuk itu presiden di masa depan tegas Faizun harus memasakan bahwa pengumpulan data dari media sosial tidak akan menyalahgunakan privasi individu dan mencegah perundungan online terjadi di Indonesia.

“Perlindungan dan pembatasan yang tepat untuk mengakses privasi harus ditentukan dan dipantau. Aturan apa pun yang kita tetapkan, kita harus memberikan tindakan dan sanksi. Model hadiah dan hukuman langsung dan efektif sekarang tersedia di banyak negara. Kita harus mulai mengadopsi teknologi seperti ini dan membawa budaya baik dari barat ke dalam budaya Indonesia kita,” kaya Faizun melalui keterangan tertulis, Jumat (15/09/2023).

Dirinya menjelaskan, generasi penerus sangat bergantung pada tersedianya gelombang digitalisasi untuk menyediakan lingkungan hidup terbaik.

Tidak hanya mengeksploitasi lingkungan dan sumber daya alam kita, tetapi memungkinkan anak muda untuk merangkul teknologi sejak mereka lahir.

Baca juga: Indonesia Punya Pasar Besar di Dunia Digital, Pengamat Wanti-wanti Pemerintah Jaga Keamanan Siber

“Pak Capres tolong tentukan peta jalan teknologi anda dengan bijak dan hati-hati. Lima tahun adalah waktu yang cukup lama jika kita tidak tahu harus berbuat apa, tetapi terlalu singkat jika kita terlalu sibuk bekerja tanpa peta. Jika kita gagal untuk menjelaskan peta jalan teknologi kita sekarang, seolah-olah kita berencana untuk gagal dalam 5 tahun ke depan,” ujarny.

Lebih jauh Faizun mencontohkan bagaimana teknologi menjadi salah satu kampanye di Pilpres Amerika Serikat.

Ketika itu Joe Biden sebagai calon presiden memiliki beberapa program yang mengatur dan mempromosikan teknologi seperti, koneksi internet murah dengan jangkauan lebih luas ke semua warga negara.

Tak hanya itu Joe Biden juga menyuarakan perlindungan bagi anak-anak dan warga negara dari pengumpulan data media sosial yang mengancam kebebasan individu dan penyalahgunaan perlindungan data.

Menyangkut teknologi, Indonesia diketahui memiliki teknologi fintech dan sistem pembayaran paling maju di Asia.

Baca juga: Siapa Capres 2024 yang akan Didukung Demokrat? Simak Lagi Arah Dukungannya di Pilpres 2014-2019

Satu-satunya KTP yang memiliki data biometrik yang sudah terhubung dengan nomor jaminan sosial.

Namun pelayanan berlandaskan terknologi itu akan terkendala jika kebijakan sektoral antara kementerian dan pemerintah daerah tidak menerapkan dan mengadopsi inovasi KTP tunggal tersebut.

Sebagai perbandingan, Faizun membeberkan Australia telah menyediakan platform eCitizen untuk melayani warganya. Sistem online tunggal itu meliputi layanan kewarganegaraanseperti pajak, alamat, surat domisili, pendidikan, dan lainnya.

Sistem online ini, tidak hanya menyediakan layanan PNS secara online, tetapi juga mengintegrasikan semua layanan pemerintah dan kementerian pulau ke dalam satu platform tunggal.

“Dengan demikian memungkinkan integrasi pajak, pajak penghasilan pribadi, pajak penghasilan badan, subsidi atau program pemerintah lainnya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan individu,” kata Faizun.

Terhitung mulai 13 Juni 2023, Presiden Jokowi melarang pembangunan perangkat lunak baru yang menggunakan anggaran pemerintah (APBN).

Alasan utama untuk pernyataan ini adalah bahwa Indonesia memiliki 27.000 aplikasi untuk seluruh pemerintah Indonesia, tersebar di banyak kementerian, entitas, berbagai level tingkat pemerintahan dari tingkat desa, hingga  pemerintah provinsi pemerintah pusat dan lainnya.

“Apa yang kami harapkan dari presiden masa depan adalah kami membutuhkan satu platform untuk menghubungkan semua layanan dan mendapatkan keuntungan dari itu. Meskipun tujuan dari setiap aplikasi akan ditentukan kemudian, dengan kebutuhan akan ID tunggal. Seperti  telah didefinisikan dengan baik oleh Dukcapil, yaitu eKTP harus menjadi satu CIF (Customer Information File) atau satu Citizen Information File yang terhubung ke banyak layanan  disediakan oleh sektor swasta dan pemerintah,” paparnya.

CIF tunggal dikemukakan Faizun juga akan memungkinkan kontrol ketat terhadap program pemerintah yang dicairkan berdasarkan eKTP.

Pengukuran akurat tentang siapa yang akan mendapatkan manfaat, tidak dapat diganti karena menerapkan prinsip non-repudiasi menggunakan teknologi autentikasi biometrik yang sudah tertanam di eKTP.

“Dengan CIF ini, pinjaman bank palsu, transaksi fiktif, transaksi online palsu akan berkurang ke level yang diinginkan. Bahkan, jika kita mau, kita dapat menerapkan eVoting online pada tahun 2029. Warga negara yang sah secara online, memiliki eKTP yang sah dapat memilih dari mana saja di seluruh dunia, selama ada koneksi online. Dijamin hasilnya bisa dilihat secara online realtime,” kata Faizun.