Pendidikan GOTAG
Perlindungan Data Pribadi
Berita
-
Celios Ingatkan BI soal Payment ID: Patuhi Aturan Perlindungan Data Pribadi
Nailul Huda mengingatkan Bank Indonesia (BI) untuk mematuhi aturan perlindungan data pribadi soal rencana penerapan Payment ID.
-
MK: Negara Wajib Lindungi Data Pribadi Agar Tak Dijadikan Objek yang Rugikan Masyarakat
MK menyatakan data pribadi sebagai hak setiap warga negara wajib dilindungi secara maksimal agar tidak dijadikan objek yang merugikan
-
Jadi Saksi Ahli, Roy Suryo Sebut KPU Salahi UU PDP: Sistem yang Dibiayai Uang Rakyat Harus Terbuka
Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dalam perkara sengketa informasi di Ruang Sidang I Kantor Komisi Informasi Pusat
-
Antisipasi Penyalahgunaan Data Pribadi, YLKI Minta Tiap Badan Usaha Segera Terapkan Mandat UU PDP
Penerapan ini penting disegerakan mengingat maraknya penyalahgunaan atau penyelewengan data pribadi yang merugikan konsumen.
-
DPR Ingatkan Pentingnya Literasi Digital Soal Perlindungan Data Pribadi Jelang Pemilu 2024
Internet sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan ada 167 juta orang atau 60,4 persen aktif di media sosial.
-
Peran Platform Pertukaran Data Sangat Krusial di UU Perlindungan Data Pribadi
UU PDP tidak hanya memiliki tujuan dan fungsi melindungi data pribadi setiap orang, tetapi juga memberi kepastian hukum
-
Wamenkominfo: Peraturan Turunan UU PDP Tahap Finalisasi, Desember 2023 Keluar
Pelibatan seluruh pemangku kepentingan menjadikan UU PDP sebagai payung hukum yang komprehensif.
-
Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Jadi Pekerjaan Rumah bagi Biro Kredit
Penggunaan data-data alternatif dalam Credit Reporting akan menjadi makin relevan dalam kondisi terbatasnya cakupan data kredit.
-
BSSN: Masyarakat Desa Belum Melek Perlindungan Data Pribadi
215 juta masyarakat Indonesia merupakan pengguna internet yang artinya mencakup 78 persen lebih dari total masyarakat Indonesia.
-
Capres Didorong Singgung Tata Kelola Teknologi untuk Perlindungan Masyarakat
Teknologi produktif dan kondusif akan memberi efek luar biasa bagi pembangunan budaya serta ekonomi Indonesia.
-
Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Perlindungan Data Pribadi dan Penguatan Kedaulatan Siber Indonesia
Bersama Kepala BSSN, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Penguatan Kedaulatan Siber Indonesia.Karena potensi ancaman akan hadir dalam berbagai aspek,
-
PP dan Perpres Perlindungan Data Pribadi Akan Terbit Tahun Ini
Peraturan pemerintah dan Perpres tentang Perlindungan Data Pribadi akan segera meluncur pada tahun ini.
-
Edukasi Pentingnya Perlindungan Data Pribadi, Kemkominfo Antisipasi Kejahatan Siber
Kemkominfo terus mendorong upaya dalam meningkatkan literasi digital pada generasi muda Indonesia.
-
Peradi Dorong Advokat Pahami Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
Peradi menggelar pelatihan mengenai Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
-
BSSN: Gunakan Kata Sandi yang Kuat Jaga Perlindungan Data Pribadi
Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra menjelaskan, perlunya pengetahuan tentang pemahaman perlindungan data pribadi
-
UU Pelindungan Data Pribadi Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat ke Industri Fintech
Kehadiran UU PDP diyakini akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan keuangan digital.
-
UU Perlindungan Data Pribadi Jadi Komponen Penting dalam Transformasi Digital
UU PDP terkait langsung dengan UU ITE terutama dalam hal keamanan data pribadi yang wajib dilindungi dari hal-hal yang tidak sah
-
UU PDP Diteken Presiden, Palsukan Data Pribadi Untuk Keuntungan Pribadi Kena Denda Rp 6 Miliar
Perlindungan tentang perlindungan data pribadi tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
-
Takut Sanksi Denda, Pebisnis Tunggu Aturan Turunan UU Perlindungan Data Pribadi
Kalangan pebisnis menunggu rumusan kebijakan dan strategi pelindungan data pribadi oleh Lembaga Perlindungan Data Pribadi.
-
Pengamat: Segera Bentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi yang Kuat dan Independen
Perlu dibuat aturan turunan mengenai sanksi yang tegas untuk PSE lingkup Publik/Pemerintah untuk mempertegas posisi UU PDP terhadap PSE
