Ganjar Ditantang Dosen UGM soal Masalah Desa: Mas Arie Bertanya yang Sudah Tahu

TRIBUNNEWS.com - Bakal calon presiden (bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo, mendapat pertanyaan dari Dosen Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), Arie Sujito, soal masalah desa.

Pertanyaan ini disampaikan Arie saat sesi tanya jawab bersama akademisi yang hadir dalam acara 3 Bacapres Bicara Gagasan yang digelar Mata Najwa di UGM, Selasa (18/9/2023).

Arie mengungkapkan saat ini desa-desa di Indonesia mengalami birokratisasi yang menyebabkan demokrasi berlebihan.

Hal itu, kata Arie, membuat desa di Indonesia mengalami keterbatasan dalam melakukan inovasi.

Ia pun menantang Ganjar, apa yang akan dilakukan eks Gubernur Jawa Tengah terhadap masalah tersebut, jika terpilih menjadi Presiden RI.

Baca juga: Wujudkan Aspirasi Warga, Des Ganjar Gelar Festival Qasidah Rebana se-Kabupaten Lebak

"Problem hari ini yang mungkin jadi PR untuk dipecahkan Mas Ganjar, dan ini menjadi problem kita masyarakat Indonesia, adalah desa mengalami birokratisasi baru, sampah demokrasi yang berlebihan."

"Akibatnya ruang mereka untuk berinovasi mengalami keterbatasan."

"Sehingga kalau soal pangan, energi, mereka tidak dibenahi, mereka tidak diberdayakan, saya agak ragu itu."

"Di antaranya saya ingin mencatat, sekarang ada fragmentasi kelembagaan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan."

"Saya mau challenge (tantang) Mas Ganjar, Anda mau melakukan apa?" tanya Arie, dikutip Tribunnews.com dari YouTube Najwa Shihab.

Secara tegas, Ganjar menjanjikan akan mengubah hal-hal yang ditanyakan Arie tersebut.

"Ubah," katanya tegas.

"Dengan cara apa?" timpal Arie disambut sorak dan tepuk tangan hadirin.

Lebih lanjut, Arie kembali menanyakan masalah desa kepada Ganjar Pranowo.

Ia menekankan apa yang akan dilakukan Ganjar, untuk menghubungkan tiga kementerian (Kemendes, Kemendagri, dan Kemenkeu), agar di tingkatan desa tidak terjadi birokratisasi berlebihan.

"Sekali lagi, kalau misalnya Anda (jadi) presiden, tantangan terbesar untuk menghubungkan tiga kementerian, itu bukan pekerjaan mudah."

"Apa yang Anda lakukan untuk mengonsolidasi agar desa ini tidak terjebak pada birokratisasi berlebihan, sehingga otaknya desa itu tidak soal jabatan terus," urai Arie.

"Kalau boleh disebutkan satu lagi, orang menilai Mas Ganjar ini melanjutkan gagasan Jokowi soal desa."

"Apa yang (akan) dilanjutkan Mas Ganjar dari Jokowi? Dan apa yang perlu dikoreksi soal desa? Itu saja," sambungnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Ganjar menyinggung Arie yang juga hadir saat diskusi Undang-undang Desa.

Baca juga: Hasto Singgung Kejutan Cawapres Ganjar, Diumumkan di Rakernas IV PDIP?

Menurut Ganjar, Arie menanyakan hal yang jawabannya sudah diketahui.

"Mas Arie, sebenarnya bertanya yang sudah tahu. Wong waktu bahas UU Desa saya diskusi sama dia."

"Kita bocorin aja," ujar Ganjar disambut tawa hadirin.

Ganjar berkata, apabila nanti ia terpilih menjadi presiden, ia berencana merevisi UU Desa saat ini.

Meski begitu, saat ini yang paling diperlukan oleh desa, menurut Ganjar, adalah kepercayaan dari pemerintah.

Suami Siti Atiqoh ini beranggapan, apabila pemerintah terlalu ikut campur, utamanya dalam hal anggaran desa, maka bisa dipastikan desa tidak bisa berkembang.

"Kalaulah kemudian kesempatan itu muncul (terpilih menjadi presiden), mari kita revisi undang-undangnya," ucap Ganjar.

"(Tapi) yang perlu diberikan kepada desa adalah trust (kepercayaan)."

"Ketika trust (percaya), maka pemerintah jangan terlalu ngatur banyak-banyak, apalagi kalau itu soal anggaran dana desa, habis," imbuh dia.

Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan, apabila pemerintah cukup memberi rambu-rambu soal pemakaian anggaran, maka aparat desa punya keleluasaan untuk menyusun program.

Ia pun beranggapan pemerintah saat ini tak perlu mengkhawatirkan tersebut karena sudah ada pendamping desa.

"Kalau kita trust (percaya), dana desanya kita kasih rambu-rambu agar mereka punya bandwith yang cukup untuk menyusun program, mereka punya pendamping desa," kata Ganjar.

Tak hanya itu, Ganjar juga berpendapat apabila pemerintah bisa membebaskan desa untuk berinovasi, tak menutup kemungkinan desa-desa di Indonesia maju.

Contoh, kata Ganjar, akan bisa terbentuk desa anti-korupsi atau desa inklusi.

"Kemudian kita treat mereka agar punya pemikiran-pemikiran untuk dia berinovasi."

"Desa anti-korupsi (bisa) terbentuk, desa inklusi terbentuk," ujarnya.

Ganjar lantas menegaskan, desa seharusnya tak berkiblat kepada kabupaten atau provinsi.

Pasalnya, ujar Ganjar, hal tersebut justru membuat keaslian desa luntur dan memunculkan birokratisasi berlebihan.

"Bahasa saya jangan ikut kakaknya. Siapa kakaknya desa, adalah kabupaten, adalah provinsi."

"Birokratisasi desa hari ini merontokkan asal-usul dan keaslian desa itu. Rontok, akhirnya berpikir semua birokratis," jelasnya.

Baca juga: PDIP Tetap Buka Komunikasi Meski Demokrat Tak Dukung Ganjar

Ganjar pun berpendapat, saat ini Kementerian Desa harus lebih diarahkan untuk menangani masalah desa.

Menurutnya, langkah yang dilakukan Kemendes bukan lagi ikut membahas soal pembagian dana desa, namun memberikan fasilitas agar potensi desa bisa berkembang.

"Kemendes sudah saatnya diarahkan, bukan soal membagi anggaran dana desamu buat apa."

"Tapi, memberikan fasilitasi agar potensi desanya berkembang sesuai yang ada di masing-masing," pungkas Ganjar.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)