Anies Baswedan dan Cak Imin Siap Daftar Pilpres 2024 ke KPU Pada 19 Oktober 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JEMBER - Pasangan bakal capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan mendaftarkan sebagai peserta Pilpres 2024 ke KPU RI di hari pertama pendaftaran pada 19 Oktober 2024.

Demikian diungkapkan Cak Imin, saat bersilaturahmi dengan kiai dan nyai di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Islam Jember, Jawa Timur, Kamis (28/9/2023).

"InsyaAllah kita akan ke KPU tanggal 19 Oktober yang akan datang, mohon doanya mohon restunya semoga nikah siri ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah," ungkap Cak Imin.

Lebih lanjut, Cak Imin menceritakan soal proses perjodohan yang dilalui bersama Anies yang berlangsung cepat.

Lantas, Cak Imin menyinggung pernah pacaran lama tapi tidak jelas nasib ke depannya.

Baca juga: Anies-Cak Imin Bertemu Mantan Petinggi FPI Rizieq Shihab, Begini Respons PDIP

"Ketika jalannya pacaran yang lama itu tidak jelas arahnya kita kemudian rapat koordinasi nasional, dalam rapat itu diputuskan kita tidak boleh berhenti tapi harus terus mencari jalan keluar agar aliran perjuangan Aswaja ini tidak berhenti dan terus mengalir dengan deras," ucapnya.

"Alhamdulillah tiba tiba dapat kabar Mas Anies juga mandek, pacaran sama yang sono juga gagal, walhasil jomblo ketemu jomblo," imbuhnya.

Akhirnya, kata Cak Imin, setelah melalui diskusi internal, maka Anies dan Cak Imin ditetapkan sebagai pasangan dwi tunggal.

Baca juga: PKB Pastikan Kunjungan Anies-Cak Imin ke Rizieq Shihab Tak Terkait Politik, Hanya Penuhi Undangan

"Terjadilah perdebatan panjang akhirnya enggak ada yang ngalah dan akhirnya mencari jalan keluar, jalan keluarnya adalah saya dan Mas Anies dwitunggal yang tak bisa dipisahkan di dalam satu proses politik mulai dari nikah cepat nih tanggal 2 (September) langsung nikah siri," tandasnya.

Ada pun Komisi II DPR RI menyepakati jadwal pendaftaran capres dan cawapres pada 19 Oktober sampai 25 Oktober 2023.

Hal itu diputuskan dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan DKPP serta pemerintah, pada Rabu (20/9/2023).