Mengulas Sejarah PDI Perjuangan, Partai Yang Pilih Ganjar Pranowo Sebagai Capres di 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung pencalonan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Umum pada 2024. 

Pada hari Jumat, 21 April 2023, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menunjuk Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) dari PDIP.

Penetapan Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP berlangsung di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh elit PDIP, termasuk Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Megawati memilih Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP 2024 karena keputusannya sesuai dengan aspirasi rakyat, dan keputusan ini juga didorong oleh situasi politik yang tengah berlangsung di Indonesia.

PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri memang memiliki penilaian tersendiri terhadap calon presiden Ganjar Pranowo untuk dilagakana di Pemilihan Umum 2024.

Dan tentunya putusan tersebut selalu didukung oleh banyak pihak dan beberapa partai karena PDIP dianggap sebagai partai yang kuat. 

Latar Belakang Sejarah PDIP adalah sebuah partai politik di Indonesia yang memiliki akar sejarah yang bermula dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir. Sukarno pada tanggal 4 Juli 1927.

PNI kemudian bergabung dengan sejumlah partai lain, termasuk Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik, membentuk suatu partai gabungan yang dikenal sebagai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tanggal 10 Januari 1973.

Sejak awal berdiri, PDI mengalami konflik internal yang berkelanjutan, yang semakin diperparah oleh campur tangan pemerintah. Untuk mengatasi konflik ini, Megawati Sukarnoputri, putri kedua dari Ir. Sukarno, didukung untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) PDI. 

Namun, pemerintahan Suharto tidak menyetujui dukungan tersebut dan mengeluarkan larangan terhadap pencalonan Megawati Sukarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada tanggal 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Meskipun larangan itu diterbitkan, secara de facto Megawati Sukarnoputri akhirnya dinobatkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI periode 1993-1998. 

Hal ini kemudian diakui secara resmi dalam Musyawarah Nasional (Munas) pada tanggal 22-23 Desember 1993 di Jakarta, di mana Megawati Sukarnoputri sah menjadi Ketua Umum DPP PDI.

Konflik internal dalam PDI terus berlanjut hingga mencapai puncaknya dengan diselenggarakannya Kongres pada tanggal 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Pada tanggal 20 Juni 1996, para pendukung Megawati Sukarno Putri mengadakan unjuk rasa yang kemudian berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan yang bertugas menjaga kongres tersebut.

Baca juga: PDIP Belum Berikan Sanksi untuk Gibran, Olly Dondokambey: Kepala Daerah Tak Bisa Dipecat

Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 1996, pemerintahan Suharto mengonfirmasi Suryadi sebagai Ketua Umum DPP PDI. Akhirnya, pada tanggal 27 Juli 1996, para pendukung Megawati Sukarnoputri menyelenggarakan Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.

Pada saat yang sama, muncul kelompok berkaus merah yang merupakan pendukung kubu Suryadi, yang kemudian terlibat dalam bentrokan dengan pendukung Megawati Sukarnoputri. 

Peristiwa ini dikenal sebagai Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau dikenal sebagai Peristiwa Kudatuli.