3 Isu yang Jadi 'Peluru' PDIP Menyerang Jokowi: 3 Periode hingga Merasa Ditinggalkan sang Presiden

“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” katanya lagi.

Anggota Komisi VII DPR ini lantas mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Tetapi, ia menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDI-P.

Padahal, menurutnya, partai banteng moncong putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.

3. Ditinggalkan Jokowi

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa serta rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini.

Apalagi, kata Hasto, ketika DPP PDIP bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi.

Terlebih, Hasto menyebut bahwa seluruh jajaran DPP PIP hingga ranting begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga.

"Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan konstitusi," ungkap Hasto dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (29/10/2023).

Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader PDIP hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi.

Namun, ternyata hal yang dikhawatirkan benar-benar terjadi.

Di mana, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka maju menjadi Cawapres Prabowo Subianto.

Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 Pilkada dan 2 Pilpres.

"Itu wujud rasa sayang kami. Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lain-lain beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami," kata Hasto.