MKMK Panggil 9 Hakim Konstitusi Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hari Ini

Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan menggelar pertemuan dengan 9 hakim konstitusi terkait laporan dugaan pelanggaran etik.

Ketua Sekretariat MKMK Fajar Laksono membenarkan akan adanya pertemuan antara MKMK dengan semua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar, pada Senin (30/10/2023) hari ini.

Ia menyampaikan, pertemuan tersebut bakal digelar pukul 16.00 WIB sore, secara tertutup.

Baca juga: Soal Putusan MK Usia Capres-cawapres, Politisi PDIP Sebut Sebagai Ancaman Serius Amanat Reformasi

"Jam 16.00 WIB, tapi tertutup ya," ucap Fajar, kepada Tribunnews.com, Senin (30/10/2023).

Fajar menegaskan, agenda MKMK ini bukan berupa sidang, tapi pertemuan terkait laporan dugaan pelanggaran etik yang diajukan sejumlah pelapor ke MK terhadap para hakim konstitusi.

"Belum sidang. Ya, pertemuan antara Majelis Kehormatan dengan seluruh hakim," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan pihaknya akan memanggil para hakim konstitusi pada Senin (31/10/2023).

"Hari Senin, kami mau ada pertemuan dengan sembilan hakim menyampaikan mekanisme persidangan biar mereka siap," kata Jimly, pada Kamis (26/10/2023).

Jimly kemudian mengatakan, para hakim selaku terlapor nantinya akan diperiksa. 

Baca juga: Masinton PDIP Dorong Hakim MK yang Terbukti Melanggar Etik Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Meski demikian, lanjutnya, saat ini hal tersebut masih dalam tahap penyusunan jadwal.

"Itu (hakim) nanti akan diperiksa. Nanti jadwalnya lagi disusun. Ada yang ramai-ramai bersembilan, ada yang satu orang, ada yang dua orang, ada yang lima orang. Nah itu sendiri-sendiri, tergantung kasus laporannya," terang Jimly.

Mantan hakim konstitusi itu menegaskan, sidang pemeriksaan para hakim selaku terlapor akan digelar tertutup. 

Hal itu, kata Jimly, karena sebenarnya sidang MKMK digelar tertutup.

Sedangkan, sidang pemeriksaan para pelapor akan digelar secara terbuka. Hal itu berdasarkan keputusan bersama antara majelis MKMK dengan para pelapor.

"Nah iya itu (sidang pemeriksaan hakim) tertutup. Karena sidang ini pada dasarnya itu tertutup. Tapi kecuali tadi saya kan bilang karena kepentingan para pelapor, enggak ada yang dirugikan kalau itu dibuka. Nah saya tawarkan, mau enggak? Mau semua," tutur Jimly.

Sebagai informasi, Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi resmi melantik tiga orang untuk menjadi anggota Majelis Kehormatan MK (MKMK) Ad Hoc. Di antaranya yaitu Jimly Assiddiqie, Bintan Saragih, dan Wahiduddin Adams. 

Baca juga: Jelang Sidang MKMK, Politikus PDIP Minta Hakim MK yang Terbukti Langgar Aturan Dipecat Tidak Hormat

MKMK Ad Hoc dibentuk untuk menindaklanjuti sejumlah laporan dugaan pelangharan etik ke MK imbas putusan 90/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut mengatur soal syarat batas minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 40 tahun dan berpengalaman sebagai kepala daerah.

Namun, putusan tersebut kontroversial. Bahkan, dinilai tidak sah oleh sejumlah pakar, karena adanya dugaan konflik kepentingan antara Ketua MK Anwar Usman dengan keponakannya, yakni putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabumingraka (36).

Baca juga: Ini Alasan Almas Catut Nama Gibran dalam Gugatan ke MK soal Batas Usia Capres-Cawapres

Terkait hal itu, pemohon perkara 90/PUU-XXI/2023, Almas Tsaqqibbiru, merupakan penggemar dari Gibran, yang juga menjabat Wali Kota Solo.

Adapun putusan tersebut diduga memuluskan langkah Gibran maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.
 

--