PDIP Tuding Prabowo-Gibran Pasangan Neo-Orde Baru, Gerindra: Senyumin, Jogetin Saja

TRIBUNNEWS.COM – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, buka suara setelah elite PDIP menuding pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan neo-Orde Baru.

Habiburokhman memilih menanggapi tudingan itu dengan santai sembari bertanya tentang neo-Orde Baru yang dimaksud oleh PDIP.

"Saya enggak tahu apa yang dimaksud neo-Orde Baru, apakah dalam konteks positif atau negatif," kata Habiburokhman selepas acara silaturahmi parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Jakarta, Minggu (5/10/2023), dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV.

Dia menyebut pada masa Orde Baru juga terdapat hal-hal positif.

"Ya kalau dalam konteks positif, mungkin saja ya di Orde Baru baru ada hal-hal positif juga, begitu juga di Orde Lama, begitu juga di Orde Reformasi," ujar dia.

Kemudian, elite Gerindra itu berujar pihaknya tidak melakukan kampanye negatif.

Menurut dia, kampanye negatif justru menunjukkan pasangan calon tidak percaya diri dalam menunjukkan visi dan misi yang bisa mengambil hati rakyat.

"Politik kami adalah politik merangkul, politik senyumin aja. Silakan Pak Djarot bilang begitu. Pak Prabowo akan tersenyum saja. Kalau perlu, Pak Prabowo akan jogetin," ujarnya menambahkan.

Baca juga: Prabowo-Gibran Disebut Neo Orde Baru, Fadli Zon: Pak Jokowi Ubah Haluan, Tidak Boleh Nangis

Tudingan Djarot

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menuding pasangan Prabowo dan Gibran sebagai cerminan neo-Orde Baru masa sekarang.

Djarot meminta seluruh partai politik pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk bersatu menghadapi mereka berdua.

"Terus bergerak, Ganjar-Mahfud MD pastikan akan terus perkuat demokrasi. Bersama kita hadapi Prabowo-Gibran sebagai cerminan Neo-Orde Baru masa kini," ujar Djarot lewat keterangannya, Sabtu (4/11/2023).

Dia berkata bahwa kemenangan dimulai dari rakyat yang memfokuskan pergerakan di akar rumput atau lingkup paling bawah.

Baca juga: PDIP Tuding Prabowo-Gibran Cerminan Neo-Orde Baru, Minta Mereka Dihadapi

Djarot turut menyinggung kasus penurunan baliho Ganjar-Mahfud di Bali saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Rakyat bereaksi keras atas mobilisasi aparat dengan melakukan penurunan bendera, baliho, dan berbagai atribut dukungan terhadap Ganjar-Mahfud MD," ujarnya.

Di samping itu, dia menyindir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres dan cawapres yang membuka jalan bagi Gibran untuk menjadi cawapres.

Djarot menyebut spiritualitas bangsa Indonesia mengajarkan bahwa tak ada tempat untuk pihak yang memiliki ambisi kekuasaan dan cinta terhadap keponakan hingga MK pun dikebiri.

"Kini kekuatan moral lahir kembali. Inilah fondasi terpenting Ganjar-Mahfud MD, kokoh pada moral kebenaran dan berdedikasi total pada rakyat, bangsa, dan negara, bukan pada keluarga," kata Djarot.

Baca juga: Perayaan HUT Ke-59 Partai Golkar Hari Ini: Prabowo, Gibran, dan Jokowi Diundang

Saat ini, Majelis Kehormatan MK (MKMK) tengah mengusut kasus dugaan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi.

Djarot mengatakan PDIP percaya kepada integritas majelis itu. Kata dia, lembaga itu mengedepankan sikap kenegarawanan.

Tuding pemerintah menekan parpol

Beberapa waktu lalu, Djarot juga menuding pemerintah melakukan intervensi atau menekan partai politik agar bisa membuka peluang Gibran menjadi cawapres.

Tudingan itu disampaikan Djarot dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (1/11/2023).

"Katanya, pemerintah tidak intervensi," kata Djarot.

"Memang intervensi?" tanya jurnalis Budiman Tanuredjo yang menjadi pembawa acara.

"Bukti-bukti menunjukkan seperti itu," jawab Djarot.

Baca juga: Gibran Gabung Golkar Dinilai Jadi Titik Pisah Jokowi dan PDIP 

Politikus PDIP itu menduga pemerintah menggunakan instrumen negara untuk menekan ketua umum parpol.

Akan tetapi, dia tak menyebutkan siapa ketua umum yang dimaksudnya.

Dia juga menyinggung sosok "Pak Lurah" yang dianggapnya melakukan intervensi.

"Dari apa yang saya baca misalnya, seorang Mensesneg menjadi kepanjangan tangan dari Pak Lurah untuk bisa melobi menekan ketum ketum partai. Ini terjadi," katanya.

(Tribunnews/Febri/Fransiskus Adhiyuda) (Kompas.com/Nicholas Ryan)