Sabtu, 30 Agustus 2025

Pilpres 2024

Hadiri Rapat Koordinasi Nasional yang Digelar DKPP, Ketua Umum PAN Harap Pemilu Berjalan Demokratis

Rapat yang berlangsung di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat itu dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ist
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas). Ia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP), Rabu (8/11/2023). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP), Rabu (8/11/2023).

Rapat yang berlangsung di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat itu dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam rapat itu juga turut hadir Zulkifli Hasan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN).

Zulhas juga merupakan satu-satunya Ketua Umum partai politik yang hadir hari ini.

Pada kesempatan itu Zulhas menyampaikannya agar pemilu 2024 berlangsung sukses dan demokratis. Selain itu, ia juga berharap agar hasil Pemilu sesuai yang diharapkan oleh rakyat Indonesia.

“Kita berharap Pemilu kita bisa berjalan demokratis, jujur, adil” kata Zulhas, Rabu (8/11/2023).

“Sukses demokrasinya, semoga nanti presiden dan wakil rakyatnya sesuai dengan pilihan rakyat,” ia menambahkan.

Selain Zulhas, Rakornas DKPP juga turut dihadiri tokoh lainnya seperti Menkopolhukam RI Mahfud MD, MenPAN RB Abdullah Azwar Anas, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Yudo Margono.

Kemudian Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Pj Gubernur DKI Heru Budi Santoso, Ketua KPU Hasyim Asyari, Rahmat Bagja, dan Ketua Umum DKPP Heddy Lukito.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP RI Heddy Lugito dalam kesempatan yang sama membeberkan selama tahun 2023 pihaknya telah menerima pengaduan ihwal kepemiluan sebanyak 289 aduan.

"Khusus 2023, pengaduan yang diterima 289, setiap hari. 190-an baru diputus. 431 jumlah teradu, dan sudah diberikan sanksi. 10 diberikan sanksi pemberhentian tetap," ungkap Heddy.

Heddy juga menjelaskan, DKPP telah memutus pelanggaran kode etik sebanyak 2.098 perkara dengan jumlah total teradu 8.445 teradu sejak berdiri 11 tahun lamanya.

"Banjirnya pengaduan ke DKPP pantas kami syukuri dan kami tuntaskan, karena dari segi anggaran Bapak Presiden RI sudah menambahkan anggaran DKPP untuk tahun ini sebanyak 200 persen dari tahun anggaran yang berjalan," pungkasnya.

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan