3 Serangan Terbaru PDIP kepada Gibran: Karakter Playing Victim hingga Keabsahannya Sebagai Cawapres

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serangan elite-elite PDIP terhadap putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi Bacawapres Prabowo Subianto terus berlanjut.

Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan keabsahan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Sebelumnya, Gibran juga disindir oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun sebagai sosok yang pintar berperan playing victim.

Berikut tiga sindiran atau serangan politik dari PDIP terhadap putra sulung Jokowi tersebut.

1. Hasto pertanyakan legitimasi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan keabsahan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres Prabowo setelah MKMK menyatakan hakim konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar etik berat.

Menurut Hasto, jika putusan MK terdahulu yang memuluskan Gibran maju sebagai cawapres terbukti jadi persoalan dan terbukti hakim melanggar etik, putusan awal itu perlu dipertanyakan.

Seperti diketahui, terjadi pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman yang tak lain adalah ipar Presiden Jokowi.

MKMK pun menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.

"Terbukti adanya campur tangan dari luarnya, itu sama sekali tidak dibenarkan. Dan ini menyentuh persoalan terkait dengan bagaimana keabsahan dari pasangan Pak Prabowo dan Gibran," kata Hasto, Kamis (9/11/2023).

Hasto mengatakan tidak boleh ada rekayasa atau manipulasi hukum dalam menghasilkan sosok pemimpin.

Praktik tersebut menurutnya sama saja mengerdilkan dan mengebiri demokrasi. Oleh sebab itu menurutnya akan banyak suara rakyat yang menyuarakan nurani mereka dan harus didengar.

Hasto kemudian mengingatkan bahwa MK merupakan benteng konstitusi dan demokrasi yang seharusnya menjadi penjaga akhir.

Oleh sebab itu, Hakim Konstitusi menurutnya harus bebas dari konflik kepentingan.

"Apalagi terbukti ada conflict of interest, dan ini sangat membahayakan demokrasi bangsa, maka selayaknya kalau mundur," imbuhnya.

2. Komarudin Watubun: Berani Melawan Tapi Ogah Kembalikan KTA

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengungkap bahwa hingga saat ini Gibran Rakabuming Raka belum mengurus statusnya di partai berlambang kepala banteng moncong putih setelah mendaftar ke KPU RI menjadi Cawapres Prabowo Subianto.

Menurutnya, Gibran tak kunjung mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP, sementara tindakan Gibran sudah berani melawan aturan partai dan tidak tegak lurus untuk mendukung bakal pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang diusung PDIP.

"Makanya, masa, kau telah berani lawan kita, tapi tidak berani kembalikan KTA. Hahaha. Lucu-lucu saja ini," kata Komarudin, Jumat (10/11/2023).

Komarudin mengatakan, DPP telah mendelegasikan persoalan KTA Gibran kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Solo.

Sejauh ini, DPP PDIP masih menunggu perkembangan informasi dari Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo.

Menurutya, Rudy juga sudah meminta dengan baik-baik agar Gibran segera mengembalikan KTA PDI-P.

"Kalau pulang, kembalikan KTA saja. Itu masih lebih soft ya. Itu yang sekarang lagi dikerjakan Rudy," jelasnya.

Anggota Komisi II DPR ini menegaskan bahwa partainya tidak akan menggunakan cara-cara ekstrem dengan memecat atau memberhentikan Gibran.

3. Kerap berperan sebagai korban

Komarudin Watubun juga mengatakan, PDI-P enggan memecat atau memberhentikan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai kader partai banteng.

Sebab, menurutnya, Wali Kota Solo itu dianggap pandai memutarbalikkan fakta dan seolah-olah menjadi korban, bila PDI-P mengambil langkah tersebut.

Sikap inilah yang kemudian membuat perlakuan PDI-P terhadap Gibran, berbeda dengan kader lainnyang yang melakukan tindakan serupa.

"Ini manusia (Gibran) pandai menggunakan isu, informasi, playing victim. Jadi lagi cari celah supaya, pokoknya hal yang benar bisa diputar menjadi masalah," katanya.

"Kita tidak mau terjebak dalam cara-cara begitu," sambung dia.

Komarudin menyadari, jika PDI-P memecat Gibran, maka putra sulung Presiden Jokowi itu bisa saja memainkan narasi seolah menjadi korban untuk mengambil simpati publik.

"(Cara playing victim) itu merusak pikiran generasi yang akan datang," tambahnya.

Ade Armando

Sementara Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando meyakini kubu lawan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan membangun narasi negatif terkait hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan adanya pelanggaran kode etik dalam putusan perkara syarat batas usia capres-cawapres.

Ade Armando meyakini kubu lawan bakal membangun narasi Gibran maju cawapres dengan proses pelanggaran kode etik.

"Sekarang pasti akan dibangun narasi Gibran menjadi cawapres melalui proses yang melanggar etik, dengan kata lain cacat nih Gibran ini, dibangunlah narasi bahwa ini cawapres yang tadinya (disebut) karbitan, kalau sekarang (disebut) lahir dari produk yang sebetulnya busuk, kira-kira ya," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Ade mengaku santai dan menyerahkan kepada masyarakat dengan narasi yang diyakini akan digulirkan kubu lawan.

"Saya menganggap rileks saja, ya sekarang izinkanlah masyarakat menilai, bahwa kelompok-kelompok anti-Prabowo akan terus menggulirkan (narasi) itu, saya yakin (narasi) ini menjadi satu kata kunci, setelah sebelumnya karbitan, kematian demokrasi." ungkapnya.