Drama Gibran dan Bobby Belum Kembalikan KTA PDIP Setelah Berada di Kubu Prabowo, Disindir Soal Etika

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDIP meminta Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai berlambang kepala banteng moncong putih.

Desakan terhadap anak dan menantu Presiden Jokowi tersebut untuk mengembalikan KTA PDIP muncul setelah keduanya berseberangan sikap politik dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres 2024.

Diketahui Gibran saat ini berstatus sebagai bakal calon wakil presiden (Cawapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi Prabowo Subianto.

Sementara Bobby Nasution yang merupakan kader PDIP menyatakan mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Bobby Nasution memimpin relawan Barisan Pengusaha Pejuang mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo-Gibran di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Dianggap kedua anggota keluarga Jokowi tersebut membelot, PDIP meminta keduanya untuk mengembalikan KTA.

Baca juga: Wakil Ketua Umum PKN: Gibran Cawapres Picu Sentimen Negatif

Drama Gibran Tak Kunjung Kembalikan KTA PDIP

Gibran Rakabuming Raka diketahui sempat menemui Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arjad Rasjid sebelum menerima mandat golkar jadi cawapres Prabowo pada 20 Oktober 2023.

Esok harinya, 21 Oktober 2023, Gibran menerima mandat Rapimnas Golkar untuk jadi Cawapres Prabowo.

Selanjutnya pada 22 Oktober 2023, Prabowo Subianto mengumumkan Gibran menjadi Cawapresnya.

PDIP saat itu masih menunggu langkah politik Gibran menyikapi manuver elite partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Ternyata, Gibran benar-benar menerima pinangan Prabowo menjadi cawapres.

Baca juga: Manuver Bobby Nasution Dukung Prabowo-Gibran, Disambut Gerindra, Tuai Kritik dari PDIP

Prabowo bersama Gibran pun mendaftar ke KPU RI menjadi peserta Pilpres 2024 sebagai Capres-cawapres pada Rabu (25/10/2023).

Langkah Gibran semakin mantap menjadi cawapres Prabowo karena ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia Capres-cawapres yang dibacakan pada 16 Oktober 2023.

Setelah itu, PDIP pun bereaksi dan menyatakan bila Gibran bukan lagi kadernya.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun menegaskan Gibran sudah tak lagi menjadi kader PDIP setelah mendaftarkan diri ke KPU menjadi Cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Baca juga: Ganjar Tak Persoalkan Dukungan Bobby Nasution terhadap Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDIP telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari KIM. Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh," kata Komarudin dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).

Setelah itu, PDIP meminta agar Gibran mengembalikan KTA karena bukan lagi berstatus sebagai kader.

Namun, tak ada sikap tegas dari PDIP yang menyatakan memecat Gibran Rakabuming Raka dari PDIP.

Dalam kesempatan lain, Komarudin Watubun mengatakan akan muncul narasi dizalimi bila pihaknya memecat Gibran.

Untuk itu, Komarudin menilai status Gibran di PDIP tidak perlu di dramatisir.

"Tidak perlu didramatisir. Kita kan tahu itu kalau kita ambil tindakan tegas pecat nanti dia (Gibran) gunakan itu 'Waduh saya dizalimi', itu sudah lagu lama," kata Komarudin kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

Komarudin mengatakan secara de facto, Gibran sudah bukan lagi kader PDIP.

Dia lantas menyinggung sikap Gibran yang mulanya selalu menyatakan tegak lurus terhadap arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya dengan Pak Sekjen Mas Hasto waktu kita ngomong, 'Tidak dia pertemuan hanya sebagai Prabowo sebagai menteri dan Gibran sebagai Wali Kota' itu aja soal struktur pnemerintahan," katanya.

"Waktu kita konferensi pers sikap dia jelas diulang-ulang, 'Saya hanya tegak lurus kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri'," sambungnya.

Namun, Komarudin menyebut, Gibran justru mendaftar sebagai cawapres dari Prabowo ke KPU.

"Ya berarti kan kita harus berhentikan dari PDIP, itu clear," ujar dia.

Kemudian, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo berharap agar Gibran segera mengundurkan diri sebagai kader PDIP dan menyerahkan KTA PDIP.

Namun, permintaannya tak kunjung direspons Gibran.

Hingga akhirnya DPC PDIP Solo melayangkan surat kepada Gibran untuk mundur dan mengembalikan KTA PDIP.

Surat tersebut dilayangkan pada Selasa (31/10/2023).

Lagi-lagi Gibran pun seakan tak mengindahkan permintaan yang sudah mengusungnya menjadi Wali Kota Solo.

FX Rudy pun sudah tidak mau ambil pusing soal urusan Gibran.

Dia menyebut urusan dengan Putra Sulung Jokowi itu dianggap tutup buku.

Entah Gibran mau mengembalikan KTA PDIP dan surat pengunduran diri atau tidak, Rudy menyebut sudah tutup buku.

"Sudah tutup buku. Karena sudah mencalonkan, buku itu sudah ditutup. Kita fokus memenangkan Ganjar-Mahfud. Sudah tidak perlu bicara itu. Karena sudah mencalonkan," tegasnya saat ditemui di kediamannya, Senin (6/11/2023).

Sejauh ini belum ada itikad yang ditunjukkan Gibran untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan mengundurkan diri.

"Belum (mengembalikan KTA). Terserah (mengembalikan atau tidak). Itu etika saja," jelas FX Rudy.

Terpisah, Politikus senior PDIP, Andreas Hugo Pareira mempertanyakan alasan Gibran belum mengembalikan KTA.

Andreas mengatakan secara de facto Wali Kota Solo tersebut sudah keluar dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Sebab, Gibran sudah resmi didaftarkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

"Pertanyaan lain kenapa tidak dipecat? Secara de facto dia sudah tidak di partai lagi," kata Andreas Andreas dalam diskusi bertajuk 'Setelah MK Memisahkan Jokowi dan PDIP: Siapa Pahlawan, Siapa Pengkhianat?' di Kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2023).

Andreas menjelaskan PDIP sudah memberikan waktu kepada putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu untuk mengembalikan KTA.

"Diberikan ruang untuk ya kembalikan KTA, apa sulitnya gitu?" ujarnya.

Dia menyebut ada yang sengaja membuat drama di balik Gibran belum mengembalikan KTA PDIP.

"Tapi ini juga dipakai sebagai drama lagi. Kembalikan aja sebenarnya. Karena dia datang dengan baik, seharusnya pergi juga dengan baik," kata Andreas.

Sementara Gibran menyikapi santai bila dirinya dianggap bukan lagi kader PDIP.

Gibran pun merespons disebut playing victim (berlagak jadi korban) seperti diungkapkan Komarudin Watubun.

"Ya saya ngapain? Yang diserang kan saya terus. Saya kan diem terus. Gimana?" ungkap Gibran saat ditemui di kantornya, Jumat (10/11/2023).

Drama Bobby Nasution Belum Kembalikan KTA PDIP

Wali Kota Medan, Bobby Nasution memimpin relawan Barisan Pengusaha Pejuang mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo-Gibran di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Sebelum mendeklarasikan mendukung Prabowo-Gibran, Bobby Nasutian sempat menghadap elite PDIP di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (6/11/2023).

Bobby menyampaikan niatnya mendukung Prabowo-Gibran kepada Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun.

Bobby pun sudah mengetahui konsekuensi yang harus diterimanya bila tak mendukung Ganjar-Mahfud.

Menyikapi langkah Bobby mendukung Prabowo-Gibran, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta agar Bobby bertanggung jawab dengan keputusannya yang tak mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Maka, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini meminta Bobby untuk mengundurkan diri dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Karena memang etika politiknya, ketika sudah memberikan dukungan kepada pihak lain, ya bertanggung jawab untuk mengundukan diri," kata Hasto di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Sampai saat, sama seperti Gibran, Bobby belum mengembalikan KTA PDIP.

Meski telah menyampaikan dukungan terhadap Prabowo hingga saat ini Bobby Nasution belum juga dikeluarkan dari PDIP.

Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon mengatakan, masih menunggu arahan dari DPP.

Rapidin mengatakan, sebelumnya Bobby sudah dipanggil DPP mengenai dukungan tersebut.

Namun Rapidin tak menjawab mengenai tindakan yang dilakukan karena Bobby belum juga melaksanakan perintah DPP untuk mengembalikan KTA.

"Ini kan masih dipanggil ke DPP jadi kita sabarlah, kan katanya tiga hari," kata Rapidin.

Bobby Nasution pun mengakui dirinya diberi waktu 7 hari untuk mengembalikan KTA.

Bobby mengaku belum bisa memastikan kapan akan mengembalikan KTA.

Bobby menyebut, ketika memenuhi panggilan DPP PDIP, dia diberi waktu sepekan untuk menentukan arah politiknya.

Adapun mengenai kabar dia hanya diberi waktu 3 hari oleh DPC PDIP untuk mengembalikan KTA, Bobby mengaku malah baru tahu dari awak media.

"DPC ya? Saya rasa mungkin kemarin diinformasikan pada saat di dalam ini waktunya sebenarnya dikasih waktu 7 hari dari DPP. Tapi kalau DPC menyuruh saya menyerahkan KTA dengan waktu tiga hari, ini saya juga baru tahu," kata Bobby di Kecamatan Medan Polonia, Kamis, (9/11/2023), dikutip dari Tribun-medan.com.

Bobby menyebut, bakal menindaklanjuti penyerahan KTA itu.

"Nanti akan kita coba tindak lanjuti," katanya.

Ketika ditanya apakah akan langsung menyerahkan KTA-nya, Bobby tidak menjawab secara gamblang.

"InsyaAllah lihat nanti. Saya sudah menyampaikan, yang pasti tidak ada yang saya ubah atau tutupi tentunya secara kader saya masih ingin jadi kader perjuangan," ujar menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Mengenai keputusannya mendukung Prabowo dan Gibran, Bobby mengaku memiliki pilihan berbeda dengan PDIP dalam menentukan nasib bangsa.

"Namun, dalam menentukan nasib bangsa ini saya memang berbeda. Memang DPP sampaikan kita harus bisa memilih dalam hal itu."

Bobby mengaku sudah meminta izin kepada DPP PDIP sebelum mengikuti kegiatan deklarasi dukungan kepada Prabowo.

"Kemaren kegiatan yang di hari Rabu juga saya sudah minta izin kemarin ke DPP, yang kegiatan deklarasi (Pengusaha Pejuang Dukung Prabowo Gibran)," kata dia.

Kemudian, dia sekali lagi mengaku masih menjadi kader perjuangan.

"Apanya? Sejauh ini saya masih kader perjuangan," ucapnya. (Tribunnews.com/ Fransiskus/ Igman/ fersin/ Tribunsolo.com/ Ahmad Syarifudin/ Tribunmedan.com/ Anugrah Nasution)