Minggu, 28 September 2025

Pilpres 2024

TKN Tak Sepakat Majunya Gibran di Pilpres Disebut Nepotisme Jokowi: Rakyat Nanti yang Memilih

Dalam artian, nantinya yang memilih seluruh pasangan calon termasuk Gibran adalah rakyat, bukan Jokowi sebagai presiden saat ini.

YouTube KompasTV
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, membantah isu di balik pemilihan Gibran sebagai bakal cawapres. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid membantah dengan tegas jika ada pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan nepotisme atas majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Menurut Nusron, apa yang terjadi dalam pencalonan Gibran Rakabuming untuk Pemilu 2024 tidak ada keterkaitannya dengan kekuasaan Presiden Jokowi. Terlebih jika disebut nepotisme.

"Kalau saya yakin demokrasi kita sudah sangat baik sekali, kalau dikatakan ada nepotisme, nepotisme nya dimana?" kata Nusron kepada awak media usai rapat dengan Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, dikutip Jumat (10/11/2023).

"Kalau nepotisme itu kalau presiden mengangkat menteri (yang merupakan) anaknya, (itu) Nepotisme," lanjut Nusron.

Sementara, untuk pencalonan Gibran ini menurut Nusron, adalah murni milik rakyat.

Dalam artian, nantinya yang memilih seluruh pasangan calon termasuk Gibran adalah rakyat, bukan Jokowi sebagai presiden saat ini.

"Tapi kalau ini yang milih rakyat, yang milih ini rakyat sekali lagi, yang milih rakyat ya biarkan rakyat, wong ini jabatan elected, gak ada nepotisme," kata dia.

"Hak suaranya presiden juga satu, hak suaranya petani juga satu, sama-sama satu," lanjut Nusron.

Atas hal itu, untuk saat ini, Nusron dan pihaknya meminta agar seluruh pihak menghormati apa yang sudah menjadi keputusan saat ini. Terlebih, proses Pemilu sudah berproses.

Pernyataan Nusron ini sekaligus merespons soal adanya dugaan upaya menjegal majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, dengan adanya gugatan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yuk kita hormati proses demokratisasi ini, bermain dengan sehat, tidak usah saling jegal menjegal, tidak usah mengatakan kalau demokrasi dilukai, apa yang demokrasi luka? Wong semua bebas, semua orang berhak untuk memilih toh," tukas dia.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan