Singgung yang Terjadi di MK, Megawati: Rekayasa Hukum Tak Boleh Terjadi Lagi

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi di tanah air.

Hal itu disampaikan Megawati tatkala menyinggung apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) belakangan ini.

Sebelumnya, MK mengeluarkan putusan yang memicu polemik lantaran putusan itu membuka jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi cawapres.

"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan, yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," kata Megawati dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube PDIP, Minggu, (12/11/2023).

Megawati kemudian memuji Majelis Kehormatan (MKMK) yang menjatuhkan sanksi kepada sejumlah hakim konstitusi yang dinyatakan melanggar kode etik.

Menurut dia putusan MKMK telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi.

Baca juga: Megawati: Jadikan Pemilu 2024 Momentum Dapatkan Pemimpin Terbaik yang Wakili Kehendak Rakyat

Putusan MKMK itu, kata Megawati, adalah bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat, tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi.

Megawati menyayangkan adanya rekayasa itu. Dia mengaku sudah berulang kali berkata bahwa konstitusi harus diikuti dengan selurus-lurunya.

"Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai hukum dasar tertulis. Namun, memiliki roh," katanya.

Putri Bung Karno itu menyebut konstitusi mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang tata pemerintahan negara seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Dia mengatakan situasi saat ini mengingatkan dia ketika masih menjadi presiden. Kala itu dia membentuk MK.

"Dari namanya saja Mahkamah Kostitusi ini seharusnya sangat sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi dan demokrasi," ujarnya.

Baca juga: Megawati Soekarnoputri Tangkap Sinyal Kecurangan Pemilu 2024 Mulai Terjadi

Megawati mengaku sangat serius membentuk MK. Bahkan, dia bersama dengan Menteri Sekretaris Negara mencarikan sendiri gedung untuk MK.

Akhirnya diputusakan bahwa gedung MK berada di dekat Istana yang menjadi tempat sangat strategis.

Menurut Megawati, MK harus bermanfaat bukan bagi perorangan, melainkan bagi rakyat, bangsa, dan negara

Kemudian, Megawati menyinggung lahirnya era reformasi.

"Apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter," ucap dia.

Megawati berujar dalam kultur otoriter itu lahirlah KKN.

"Praktik kekuasaan yang seperti inilah yang mendorong lahirnya reformasi. Semangat reformasi yang berkobar-kobar itu menggerakkan rakyat hingga masuklah zaman demokrasi," kata ketua umum partai berlambang banteng itu.

Baca juga: Megawati soal Putusan MKMK: Cahaya Terang di Tengah Kegelapan Demokrasi

Dia mengklaim proses itu bukan proses yang mudah. Dia turut menyinggung peristiwa Kudatuli, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi, hingga peristiwa penculikan para aktivis yang terjadi sebelum era reformasi.

"Semua hal itu menjadi wajah gelap demokrasi. Praktik kekuasaan yang otoriter itulah yang telah kita koreksi."

Megawati menyebut, lewat reformasi, lahirlah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dan undang-undang tentang pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Megawati bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah

"Karena itulah, dalam situasi seperti ini mari kita kawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati," pinta dia.

Dia ingin pemilu tahun depan menjadi momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia.

Baca juga: Sejumlah Menteri PDIP Disebut Temui Megawati, Ingin Mundur dari Kabinet Jokowi

(Tribunnews/Febri)