TAG
Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi
Berita
Foto (817)
-
Mahkamah Konstitusi Diingatkan Soal Urgensi Ambang Batas Gugatan
urgensi nilai ambang batas maksimal selisih suara sebagai syarat mengajukan gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)
-
DPP NasDem Yakin Keputusan MK Telah Sesuai Undang-Undang
NasDem pun yakin bahwa aturan perundang-undangan menjadi satu-satunya acuan MK dalam mengambil keputusan.
-
KPU Minta MK Tolak Permohonan Sengketa Pilkada Samosir
Pasalnya, menurut mereka, karena pengajuan permohonan sengketa tersebut sudah melewati batas waktu yang ditentukan.
-
Permohonan Danni-Nasir Soal Sengketa Pilkada Nunukan Tak Diterima MK, Ini Pertimbangan Hakim
MK menggelar sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nunukan Tahun 2020.
-
MK Tolak Gugatan Sengketa Hasil Pilkada Kota Palu
MK tolak permohonan gugatan sengketa perselisihan hasil pilkada di Palu yang diajukan petahana Wali Kota Palu Hidayat.
-
Gugatan Ditolak MK, Begini Tanggapan Arsyad Kasmar
Hal substantif dari pokok gugatannya adalah terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh incumbent sebelum masa kampanye
-
Nilai Putusan MK Sudah Tepat, FPKS DPRD Medan akan Evaluasi Janji Politik Bobby-Aulia
Putusan MK sangat logis karena didasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata beracara yang sudah disepakati
-
MK Diduga Tidak Taat Prosedural
Hermawanto menilai MK melakukan jumping conclusion atau kesimpulan yang tidak taat prosedur dan melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri.
-
MK Tolak Gugatan Pilkada Asahan yang Diajukan Cabup/Cawabup Nurhajizah Marpaung - Hendri Siregar
Untuk laporan politik uang, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, namun tidak dapat diregister, karena tidak memenuhi syarat formal.
-
Mantan Anggota Komisi III DPR: MK Jangan Andalkan Pasal Kwantitatif
MK jangan mengandalkan pasal kuantitatif saja seperti diatur dalam Pasal 158 UU N0.10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang sangat membatasi hak mereka
-
Kuasa Hukum Laskar FPI Bakal Ajukan JR ke MK soal Kata 'Segera' dalam KUHAP Penyitaan Barbuk
Dalam putusannya, hakim mengatakan mekanisme penyitaan yang dilakukan Bareskrim Polri dipandang sudah sesuai prosedur.
-
Mahkamah Konstitusi Harus Berani Keluar dari Kungkungan Pasal 158 UU Pilkada
Hal ini perlu dilakukan agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dipersepsikan sebagai benteng kecurangan pelaksanaan Pemilukada.
-
Apa Urgensinya Revisi UU Pemilu Saat Ini? Berikut Pandangan Pengamat
Hal itu lantaran UU yang memayungi kerangka kepemiluan di Indonesia belum cukup komprehensif.
-
Duga Ada Kecurangan Fundamental, MK Diminta Kesampingkan Ambang Batas
Pernyataan ini disampaikan Ramdansyah selaku kuasa hukum calon gubernur nomor urut 01 ini menanggapi jawaban KPU Provinsi Kalteng
-
Sengketa Pilgub Kalsel: Bawaslu Banjarmasin Sudah Tangani Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara
Bawaslu Kalimantan Selatan memberikan keterengan dalam sidang sengketa Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan di Mahkahmah Konstitusi (MK).
-
Sengketa Pilgub Kalsel: Dugaan Pidana Pemilihan di Kabupaten Tapin Diserahkan ke Sentra Gakkumdu
Erna menjelaskan pihaknya menemukan telah terjadi dugaan tindak pidana pemilihan di TPS 01 Kel Binuang dan di TPS 02 Kelurahan Binuang.
-
Pilgub Kalsel: KPU Nilai MK Tidak Berhak Ambil Alih Kewenangan Bawaslu Periksa Pelanggaran Pemilu
(KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) selaku pihak termohon dalam sengketa Pilgub Kalsel di Mahkamah Konstitusi (MK) menilai MK tidak berhak
-
Sengketa Pilgub Kalsel: KPU Nilai Eksepsi Permohonan Pemohon Tidak Jelas
Kuasa hukum KPU Kalsel Ali Nurdin menjelaskan permohonan pemohon tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat 3 huruf B angka 4 dan 5 PMK 6/2020.
-
MK Diminta Perhatikan Dugaan Pelanggaran TSM di Pilkada Banjarmasin
Sulaiman menyakini keputusan Bawaslu adanya politik uang telah telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran undang-undang Pilkada.
-
Sidang Sengketa Pilkada di MK, Bawaslu Pastikan Jajarannya Beri Keterangan Tertulis Secara Lengkap
Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah siap dengan keterangan tertulis dalam sidang sengketa hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK).
