TAG
Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi
Berita
Foto (817)
-
Mengenal Mahkamah Konstitusi (MK): Penjelasan, Tugas, Wewenang hingga Kewajibannya
Berikut ini penjelasan mengenai apa itu Mahkamah Konstitusi (MK), lengkap dengan wewenang hingga kewajibannya.
-
Kerap Berperkara di MK Melawan Yusril, Apakah Hamdan Zoelva Merasa Yusril Jadi Lawan Terberat?
Hamdan Zoelva ceritakan awal mula terima kuasa hukum dari DPP Partai Demokrat hingga apakah merasa Yusril jadi lawan tersebat.
-
Komisi II DPR Dorong MoU Antara KPU dengan MA dan MK Guna Percepatan Sengketa Pemilu 2024
KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membuat kesepakatan dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) agar penanganan Pemilu 2024
-
Puji Hamdan Zoelva Bakal Profesional Jadi Pengacara Kubu AHY, Yusril: Jeruk Makan Jeruk
Yusril Ihza Mahendra berseloroh menanggapi penunjukkan Hamdan Zoelva Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi kuasa hukum dalam JR.
-
Partai Demokrat Gandeng Hamdan Zoelva Melawan Yusril Ihza Mahendra
DPP Partai Demokrat menunjuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum, untuk melawan Yusril Ihza Mahendra yang mengguga
-
Pasca Putusan MK, Pertamina Pastikan Restrukturisasi Perusahaan Melaju Untuk Capai Target US$ 100 M
Melalui restrukturisasi, Pertamina akan tancap gas dalam mengembangkan bisnis sekaligus tetap menjalankan amanah Pemerintah dalam penyediaan energi.
-
Uji Materiil Gugatan BPR Lestari Dikabulkan MK, BPR Bisa Ikut Lelang Agunan
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998
-
Holdingisasi Pertamina Tidak Melanggar UU, MK Tolak Uji Materiil Pasal 77 UU BUMN
Baik holdingisasi dan privatisasi dapat dilakukan, sepanjang tidak menghilangkan kekuasaan negara dalam pengelolaan sumber daya alam yang kita miliki.
-
KPK Ingin Beri Rekomendasi Remisi ke Koruptor dengan Syarat Justice Collaborator
KPK bakal menjelaskan ke Kemenkumham jika ada terpidana kasus korupsi yang dapat JC dan bisa memperoleh keringanan hukuman
-
Mahfud MD Jelaskan Sikap Terkini Pemerintah Terkait TWK KPK
Mahfud MD menjelaskan sikap terkini pemerintah terkait dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi polemik belakangan ini.
-
Komnas HAM: Presiden Masih Berwenang Menyelesaikan Persoalan TWK KPK
Ia menyatakan Komnas HAM sepakat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memang harus dihormati.
-
Sidang Uji Materiil, Ahli: Konvensi PBB Tak Larang Penggunaan Narkotika untuk Medis dan Ilmiah
(MK) menggelar sidang perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020 perihal uji materiil UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945. Agenda sidang
-
Komnas HAM Tegaskan Laporannya Soal TWK KPK Tidak Bisa Disandingkan Dengan Putusan MA dan MK
Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait TWK KPK tidak bisa disandingkan dengan hasil investigasi Komnas HAM.
-
Pascaputusan MA dan MK, KPK: Tepis TWK Maladministrasi dan Langgar HAM
Apresiasi putusan MA dan MK soal tes wawasan kebangsaan (TWK), Ombudsman RI dan Komnas HAM diminta berhenti mengurusi pelaksanaan TWK.
-
MK Putuskan Sita Jaminan Fidusia Hanya Alternatif
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebuah alternatif.
-
Komnas HAM Berharap Bisa Menjelaskan Secara Langsung kepada Jokowi Terkait Hasil Temuan TWK KPK
Jokowi belum memberikan jadwal untuk tatap muka dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
-
Kuasa Hukum Harap Mahkamah Konstitusi Kabulkan Permohonan Gugatan Pasal 40 Ayat 2b UU ITE
MK diharapkan mengabulkan uji materi pasal 40 ayat 2b Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
-
Komnas HAM Sudah Serahkan Rekomendasi Soal TWK Pegawai KPK Kepada Jokowi
Komnas HAM menyatakan sudah menyerahkan rekomendasi terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
AJI: Kewenangan Pemerintah Putus Akses Publik ke Media Siber Terlalu Besar
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Sasmito Madrim menilai kewenangan pemerintah memutus akses publik ke media siber terlalu besar.
-
Politikus PAN: Badan Peradilan Khusus Pilkada Harus Segera Dibentuk
Badan peradilan khusus tersebut nantinya memiliki kewenangan mengadili seluruh perkara hukum berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada.
