Sabtu, 16 Agustus 2025

Pilpres 2024

Gerindra Sebut Informasi yang Diterima Megawati Tidak Tepat soal Tudingan Kecurangan Pemilu

Anak buah Prabowo Subianto itu pun menyinggung acuan yang dipakai Megawati adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres dan

Penulis: Igman Ibrahim
Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami
Ketua Majelis Kehormatan sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman, usai menggelar sidang etik di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2023). 

Kata dia, masyarakat jangan takut untuk bersuara dan berpendapat.

"Jangan lupa, terus kawal demokrasi berdasarkan nurani! Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat," kata dia.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri buka suara tentang apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi belakangan ini, Minggu, (12/11/2023).
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri buka suara tentang apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi belakangan ini, Minggu, (12/11/2023). (Tangkapan layar tayangan YouTube PDIP)

Pengawalan terhadap agenda demokrasi itu menurut Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut, guna menghindari terjadinya kesewenangan.

Baca juga: Jubir Anies Jawab Isu Susi Pudjiastuti Masuk Timnas Pemenangan AMIN

Pemilu yang demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, juga ditegaskan oleh Megawati harus dijalankan tanpa ada kecuali.

"Terus kawal dan tegakkan demokrasi! 

Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa, dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan," kata dia.

"Sebab, kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi! Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi," tukas Megawati.

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan