Tanggapi Pernyataan Megawati, Gibran Persilakan Lapor Bawaslu jika Temui Kecurangan Pemilu

TRIBUNNEWS.COM - Bakal calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri yang menilai sudah ada indikasi kecurangan Pemilu 2024.

Wali Kota Solo itu pun mempersilakan Megawati untuk melapor ke instansi terkait jika memang menemukan kecurangan. 

"Ya dilaporkan aja ke Bawaslu kalau misalkan ada kecurangan atau apa pun itu lah," terang Gibran di Solo, Senin (13/11/2023), dikutip dari TribunSolo.com. 

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu meminta Megawati untuk membuktikan indikasi kecurangan tersebut. 

"Ya dibuktikan saja kalau ada kucurangan-kecurangan dan dilaporkan saja," tegasnya. 

Sebelumnya, Megawati meminta kecurangan dalam pemilu 2024 dicegah. 

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran ke Megawati: Jangan Buat Kabar Burung, Kita Bicara Fakta Bukan Fiksi

Ia menilai, kecurangan itu sudah tampak menjelang kontestasi tersebut. 

"Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini yang terlihat mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntutan nurani," kata Megawati, Minggu dikutip dari YouTube PDIP. 

Selain itu, ia juga mengatakan rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi di tanah air.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang memicu polemik.

Putusan MK itu terkait batas usia capres dan cawapres yang membuka jalan bagi Gibran untuk menjadi cawapres.

"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan, yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," katanya.

Meski demikian, Megawati  memuji Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan sanksi kepada sejumlah hakim konstitusi yang dinyatakan melanggar kode etik.

Menurutnya, putusan MKMK telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi.

Putusan MKMK itu, kata Megawati, adalah bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat, tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi.