Soal Pakta Integritas PJ Bupati Sorong Dukung Ganjar, Nusron Wahid: Becik Ketitik, Olo Ketoro

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menyinggung peribahasa jawa soal kasus beredarnya dokumen pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, yang meminta memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Ia menuturkan peribahasa jawa yang dimaksudkan adalah semua perilaku yang baik akan terbukti dan yang buruk akan kelihatan dengan sendirinya.

"Kalau soal pakta integritas kan akhirnya kata orang Jawa mengatakan becik ketitik, olo ketoro. Orang yang bener, becik kan baik, ketitik ya akan ketauan, olo itu jelek, ketoro juga akan ketauan juga," kata Nusron di Sekber Relawan Prabowo-Gibran, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (17/11/2023).

Baca juga: Budiman Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong: Yang Dituduhkan ke Prabowo-Gibran Nyatanya Tak Ada

Nusron pun menyatakan peribahasa jawa ini pun sekaligus kritik kepada pihak tertentu yang terus menerus menyatakan adanya pemilu curang. Hal ini pun membuktikan siapa pihak yang melakukan kecurangan.

"Jadi selama ini ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan pemilu curang, pemilu netral, aparat tidak netral, bahkan dipidatokan waktu pengundian. Kan aslinya ketauan siapa yang ternyata melakukan tindakan-tindakan tersebut," katanya.

Nusron menuturkan bahwa kasus pakta integritas itu diduga tidak hanya di Sorong saja. Akan tetapi, kasus itu terlihat di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Baca juga: Demokrat Minta Bawaslu Investigasi Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar 

"Dan itu kan ternyata tidak hanya di Sorong saja, di Boyolali, kita temukan ada di 10 titik yang sudah kita temukan. Ada juga di Jawa Tengah yang lain. Untuk di Kudus penggunaan misal ada kami dapat laporan penggunaan sosialisasi dana cukai juga digunakan untuk kampanye juga ada," pungkasnya.

Adapun pakta integritas tersebut ditandatangani Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP.

Isi pakta integritas tersebut, yakni; pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong. 

Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah.

Keempat, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara soal beredarnya dokumen pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.

Di mana,  salah satunya berisi perintah memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. 

Baca juga: Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, TPN Bantah, PDIP Persilakan Usut

Hasto pun mempersilahkan pihak berwenang untuk mengusut soal dugaan dokumen pakta integritas tersebut. 

"Ya diusut saja semuanya," kata Hasto saat ditanya wartawan di sela-sela Rapat mingguan TPN di Gedung High End, Jakarta, Rabu (15/11/2023). 

Hasto menegaskan, jika pemenangan Ganjar semuanya berdasarkan suara rakyat dan bukan ditentukan oleh adanya pakta integritas. 

"Kan kita menang ini suara rakyat, kita menang bukan pakta integritas," jelas Hasto. 

Respons Ganjar

Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo merespons soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP.

Adapun dalam Pakta Integritas tersebut, tercantum kesepakatan untuk mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Ganjar menyebut, dia tidak mengetahui hal tersebut.

Namun, ia mengatakan, jika hal tersebut benar, maka harus ditertibkan karena menunjukkan sikap tidak netral.

Baca juga: Arsjad Rasjid Buka Suara Soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

"Belum tahu saya, malah enggak tahu itu," ucap Ganjar, usai menghadiri pengundian nomor urut Capres-Cawapres di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023) malam.

"Itu bagian tidak netral yang harus ditertibkan," sambungnya.

Lebih lanjut, saat ditanya awak media soal kemungkinan pihaknya menggunakan cara tersebut untuk mendapatkan suara di Pilpres 2024. Ganjar tak setuju.

"Enggak lah. Mana kekuatan kami?" kata Ganjar Pranowo.

Respons Mahfud MD

Calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD membuka suara mengenai pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024.

Mahfud mengatakan pakta integritas tersebut dibuat pada Agustus 2023 lalu sebelum Ganjar ditetapkan sebagai capres 2024.

"(Pakta integritas) Itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmikan," kata Mahfud di iNews Tower, Jakarta, Selasa (14/11/2023) siang.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) ini menilai pakta integritas tersebut tak mencoreng netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Enggak juga (mencoreng netralitas ASN)," ungkapnya.