Respons Jusuf Kalla Ketika Balas Rayuan Ganjar Pranowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo merayu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) untuk mendukung dirinya pada perhelatan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Meski, Ganjar menduga JK punya pilihan berbeda dengan dirinya.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menyambangi kediaman JK di Darmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (19/11).

Mulanya, Ganjar mengatakan pertemuan dengan JK itu membahas banyak hal. Di antaranya, keduanya bersepakat Pemilu 2024 harus berjalan dengan baik.

"Intinya Pemilu mesti berjalan baik. Nilai persatuan bangsa mesti dijaga. Saya mengapresiasi beliau," kata Ganjar yang turut didampingi JK saat memberikan keterangan pers.

Ganjar pun mengungkapkan pernyataan JK soal pilihan politik yang mungkin saja berbeda. Namun, harus tetap menjunjung persatuan. Ganjar juga menyebut jika pilihan politik JK akan berbeda dengan dirinya.

"Saya mengapresiasi beliau. Tadi beliau sampaikan, pilihan boleh beda, dan rasa-rasanya pilihannya Pak JK akan beda dengan saya," ucap Ganjar.

JK yang berada di sisi kiri Ganjar terlihat merespons dengan menganggukan kepalanya. Ganjar lantas menggoda JK jika ingin membuka kemungkinan memberikan dukungan kepada dirinya.

"Tapi kalau nanti dukung saya juga boleh Pak," kata Ganjar sambil menyentuh lengan JK. JK pun merespons dengan senyuman.

Dia lantas memberi jawaban singkat. "Aiih, boleh," jawab JK sambil menepuk pundak Ganjar sebanyak dua kali.

Ganjar mengunjungi kediaman JK didampingi Ketua TPN Ganjar-Mahfud MD Arsjad Rasjid dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Ganjar mengatakan pada kunjungannya itu ia sama sekali tidak mengajak JK menjadi bagian dari TPN Ganjar-Mahfud.

"Kita nggak ngajak kok, kita silaturahmi aja, kalau pak Arsjad, pak Harry itu kan memang tim saya, jadi menemani saya. Kalau mas Arsjad kan teman pak JK, pengusaha. Pak Harry apalagi. Kenal lama," kata Ganjar.

Ganjar mengaku tidak membatasi pilihan JK untuk mendukung siapa saja menjadi capres dan cawapres di Pemilu 2024. Namun, katanya, hal itu tetap ia komunikasikan dengan baik dengan JK.

"Kita sudah tahu dan kita bisa. Berkomunikasi dengan baik," ujarnya.

Sementara itu JK mengatakan tidak akan bergabung ke tim pemenangan capres manapun, termasuk TPN Ganjar-Mahfud lantaran dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PMI.

"Saya ini ketua PMI. PMI itu harus netral jadi tidak bisa menjadi TPN. Hehehe," ucap JK sambil tertawa kecil. JK menjelaskan, sebagai Ketua Umum PMI ia harus bersikap netral.

JK juga menyebut Pemilu 2024 adalah penentu cita-cita Generasi Emas 2045. Pemilu 2024 yang berlangsung adil akan berbuah hasil baik di 2045. Dari itu, JK mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga aparat-aparat negara untuk menjalankan pemilu secara baik. Menjunjung netralitas.

“Sekali lagi, kita ingin menjaga bangsa dan negara ini aman ke depan mencapai tahun 45 (Indonesia emas) seperti yang diinginkan Pak Jokowi. Tapi syaratnya ialah berlakulah adil, berlaku lah netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah,” kata JK.

JK berharap dalam situasi seperti saat ini, menuju Pemilu 2024, peranan aparat pemerintah – meliputi kepolisian, TNI, dan seluruh aparat negara — betul-betul melaksanakan Pemilu secara baik dan aman.

”Dengan cara netral. Kenapa? Kita kemukakan netralitas karena sumpah semua pejabat, sumpah semua aparat, selalu berbunyi akan taat kepada Undang-Undang, dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan seadil-adilnya,” kata JK.

Sumpah tersebut, tambah JK, keluar dari semua pejabat saat dilantik. Apabila ada pejabat melanggar sumpah, maka hukuman yang akan didapatkan tidak hanya di dunia, tapi juga akan ditagih di akhirat.

"Jadi, apabila ada pejabat tingkat apa pun, tidak berlaku adil maka dia melanggar sumpah. Dan sumpahnya selalu ada Al-Quran dan Injil, jadi berat sekali hukumannya. Bukan hanya hukuman dunia, tapi akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," ujarnya.

JK menegaskan, semua orang boleh berbeda soal pilihan. Tapi mengenai masa depan bangsa itu yang harus jadi perhatian. “Kita bisa berbeda, berbeda pilihan politik, tapi kita tidak berbeda dalam pilihan negara,” imbuhnya.

"Maka keinginan kita, negara untuk ke depan, juga keinginan Pak Jokowi, bagaimana 2045 baik, tidak mungkin 2045 baik, kalau hari ini tidak baik, kita setuju itu Pak Jokowi, bahwa kita menuju 2045 baik, tapi apabila diberikan contoh yang tidak baik pada tahun 2024, maka akan melahirkan ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya,” ungkap JK.(tribun network/ibr/dod)