Hadiri Acara Desa Bersatu, Gibran Tegaskan Datang karena Diundang, Akui Siap Bila Ditegur Bawaslu

Iamenilai hal tersebut adalah hak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung capres-cawapres.

Namun, menurutnya, memang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) itu condong untuk mendukung Prabowo-Gibran.

"Masanya memang deklarasi walau belum ada jadwal kampanye. Jadi hak semua, tinggal tetap dijaga etikanya."

"Yang agak mengherankan memang sebelumnya, APDESI atau yang menyebut sebagai APDESI justru dekat dengan partai tertentu tapi sekarang nampaknya mengarah ke pasangan nomor 2, ini menarik," tuturnya dalam pesan suara kepada Tribunnews.com, Senin (20/11/2023).

Mardani melihat, dukungan itu dinilai sebagai langkah cerdik dari tim sukses Prabowo-Gibran.

Ia pun kembali menegaskan, bahwa para pasangan calon (paslon) tetap mengedepankan etika dalam masa kampanye ini.

"Ini lagi-lagi terkait etika, etika, etika. Susah demokrasi akan maju jika tidak ada etika khususnya bagi pemegang kekuasaan," tukasnya.

TPN Ganjar-Mahfud Sesalkan Mobilisasi Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran

Scara yang dihadiri oleh Gibran tersebut, Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menyesali adanya pengerahan para perangkat desa itu.

Menurut Rony, acara tersebut bukan hanya sebatas silaturahmi, melainkan bentuk kampanye karena ada yang mengenakan baju nomor 02.

"Ada yg pakai baju 02 dan itu terlihat jelas dan ada deklarasi dukungan," kata Ronny dalam jumpa pers di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Dalam hal ini, Ronny menegaskan, dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar UU Pemilu, khususnya Pasal 280 dan Pasal 282.

Baca juga: Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran, KIPP Desak Bawaslu Bersikap Tegas, Mendes Beri Peringatan

Bawaslu, kata Rony, harus bertindak tegas tanpa menunggu laporan masyarakat mengenai hal tersebut.

Bawaslu diminta jangan hanya tegas kepada pasangan capres-cawapres tertentu di Pilpres 2024.

Melihat semua peristiwa politik yang terjadi belakangan ini, kata Rony, menunjukkan adanya gejala intervensi kekuasaan dalam Pemilu.