Jumat, 12 September 2025

Pilpres 2024

Perangkat Desa Dukung Prabowo-Gibran, KIPP Desak Bawaslu Bersikap Tegas, Mendes Beri Peringatan

Ribuan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran.

Tribunnews.com/Rahmat W Nugraha
Ratusan kepala desa (kades) padati Indonesia Arena GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023), tengah menunggu dimulainya acara deklarasi dukungan pasangan Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres pada Pilpres 2024. Ribuan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran.   

"Sebagai kepala desa punya hak berorganisasi tapi harus diingat ada koridor yang harus dipatuhi."

"Terutama saat pemilu seyogianya justru diabdikan untuk support sistem demokrasi dan bukan ke Paslon," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bakal memanggil panitia acara Desa Bersatu.

"Kita lagi panggil panitianya itu rencananya, secepatnya," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Namun, dirinya tak memberi tahu kapan pemanggilan akan dilakukan.

Bawaslu juga tidak mau membeberkan apa yang akan digali dari pemanggilan tersebut. 

Bagja hanya menekankan soal pelibatan kader dilarang dalam berkampanye.

"Kades dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye," ucap Bagja.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di sela-sela pemantauan tes kesehatan capres-cawapres di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Sabtu (21/10/2023).
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di sela-sela pemantauan tes kesehatan capres-cawapres di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Sabtu (21/10/2023). (Tribunnews.com/ Mario Sumampow)

Peringatan dari Menteri Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar telah memberikan peringatan kepada para perangkat desa.

Ia mengatakan, kepala desa dan perangkat desa harus bersikap netral pada Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Abdul Halim merespons deklarasi dukungan yang dilakukan oleh Desa Bersatu kepada Prabowo-Gibran.

"Harus netral. Harus netral," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2023).

Apalagi, sambungnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagian besar merupakan perangkat desa.

Oleh karena itu, Abdul Halim menyatakan perangkat desa tidak boleh berpihak.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan