Pilpres 2024
Anies Sebut IKN Ciptakan Ketimpangan Baru, Ini Tanggapan Ganjar dan Gibran
Capres dari Koalisi Perubahan, Anies, mengkritik pembangunan IKN. Ini tanggapan dari capres PDIP, Ganjar dan cawapres dari KIM, Gibran.
Penulis:
Muhamad Deni Setiawan
Editor:
Nanda Lusiana Saputri
TRIBUNNEWS.COM - Calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan.
Anies menyatakan, pembangunan IKN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menciptakan ketimpangan dengan daerah lain.
Hal itu disampaikan oleh Anies Baswedan dalam dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (22/11/2023).
Baca juga: Anies Sebut Pembangunan IKN Ciptakan Ketimpangan Baru, Ini Tanggapan Gibran
"Kalau dengan alasan pemerataan, karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah lainnya" kata Anies menjawab pertanyaan dari panelis.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menjelaskan upaya yang dapat dilakukan pemerintah jika menginginkan pemerataan pembangunan.
Caranya ialah membangun kota yang sudah ada saat ini, kemudian dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.
Lalu, kota skala menengah diberikan program supaya bisa berkembang menjadi kota besar.
"Meratakan Indonesia dengan cara membangun kota kecil menjadi menengah, menengah jadikan besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan malah membangun satu kota di tengah hutan," terangnya.
Anies mengatakan, membangun kota baru di tengah hutan menimbulkan ketimpangan baru.
Langkah semacam itu menurutnya tidak selaras dengan keinginan untuk menciptakan pemerataan, yang ada malah menjadi masalah.

"Jadi, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem (masalah)."
"Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," jelasnya.
Sementara itu, ketika ditanya perihal kritik Anies terhadap IKN, capres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo, irit bicara.
Ia hanya menyebut siapa saja bebas untuk mengeluarkan pendapatnya, termasuk soal pembangunan IKN.
"Mereka silakan saja, apa saja," kata Ganjar singkat kepada awak media di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.