4 Serangan Ganjar & Anies ke Jokowi, Soal IKN Hingga Penegakan Hukum, Bagaimana Presiden Menjawabnya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suhu politik belakangan mulai memanas. Tak hanya saling kritik di antara para capres-cawapres, tapi juga sudah "menyeret" Presiden Jokowi.

Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan beberapa waktu lalu seakan "kompak" mengkritik kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, mulai soa pemindahan ibu kota negara ke IKN, Kalimantan hingga penegakan hukum yang dinilai lemah pada era kepemimpinan Jokowi.

Berikut sejumlah "serangan" baik dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kepada Jokowi seperti yang kami rangkum.

1. Ganjar kritik pembangunan sektor ekonomi maritim

Dalam sebuah acara dengan 100 ekonom, belum lama ini, Ganjar Pranowo mengemukakan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam sektor ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir.

Ganjar memaparkan sejumlah visi dan misi dan menjawab pertanyaan ekonomi mengenai berbagai bidang, termasuk visi besar Indonesia di bidang maritim.

Guru Besar Universitas Paramadina Prof. Dr. Didin S. Damanhuri menanyakan kepada Ganjar mengenai mandegnya misi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang maritim yang sudah berlangsung selama 10 tahun.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ganjar mengatakan mandegnya misi besar di bidang maritim karena pemerintah tidak sepenuhnya berniat membangun maritim.

Menurutnya, kebijakan pembangunan Indonesia masih berdasar land based.

"Maritim 10 tahun gak berubah? ya ga niat pak. Mau pake alasan apa lagi? masih land based. Kenapa bikin jalan tapi ga buat transportasi laut? sehingga yang terjadi waktu saya di DPR, itu temen2 dari Maluku itu diminta ada otonomi khusus suntuk wilayah kepulauan," tutur Ganjar dalam acara tersebut.

Jawaban Jokowi

Presiden Joko Widodo pun buka suara soal kritik Ganjar tersebut.

Jokowi bilang, pembangunan sektor maritim tidak hanya berfokus di satu persoalan. Menurutnya, pembangunan maritim mencakup banyak urusan, mulai dari nelayan hingga biota laut.

"Ya pembangunan maritim ini tidak hanya urusan nelayan saja, karena yang namanya sumber daya alam kita ini kan, bukan hanya urusan ikan. (Ada) urusan terumbu karang, urusan biota laut, urusan gas di dalam laut, minyak di dalam laut," kata Jokowi usai meresmikan Kampung Nelayan Modern Desa Samber Binyeri, Biak Numfor, Papua, Kamis (23/11/2023).

Jokowi menyatakan, sumber kekayaan alam dan laut di Indonesia sangat luas. Pasalnya, sebanyak dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan laut.

"Saya kira sumber kekayaan alam laut kita kan bukan gede, (tapi) gede sekali. Belum nanti budaya rumput laut kalau dikembangkan di seluruh pesisir yang kita miliki. Ini juga sebuah potensi yang besar," tutur dia.

Oleh karenanya, lanjut Jokowi, pembangunan ekonomi maritim di Tanah Air memerlukan manajemen lapangan yang baik

Selain itu, perlu dilakukan pendampingan terhadap sumber daya manusia di sektor ini, seperti nelayan, agar memiliki kemampuan yang lebih mumpuni.

"Memperbaiki skill (kemampuan) nelayan, untuk misalnya rumput laut, me-manage dengan manajemen-manajemen modern sehingga bisa dalam jumlah besar, bisa masuk ke supply chain (rantai pasokan) nasional, bisa masuk ke supply chain global," jelas Kepala Negara.

2. Anies Baswedan Kritik Soal Proyek Strategis Nasional Titipan

Dalam sebuah kesempatan, Anies Baswedan menyinggung proyek strategis nasional (PSN) menjadi titipan pihak-pihak tertentu bila penyusunan proyek tersebut tak dilakukan secara transparan.

Anies awalnya menjelaskan PSN secara substansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara bila disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Namun sebaliknya, ia menilai PSN potensial berubah menjadi tidak adil bagi masyarakat jika tak disusun secara transparan.

"Rujukannya Rencana Jangka Panjang, turunannya Rencana Jangka Menengah, dan turunannya kemudian PSN. Merujuk ke sana. Tapi kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun," kata Anies.

Meski begitu, Anies tak merinci titipan kanan-kiri siapa yang dimaksudkannya tersebut.

Anies mengatakan bila ada titipan dalam proyek itu justru yang dirugikan adalah masyarakat. Karena itu, ia memandang program ini perlu diluruskan supaya sesuai dengan arah konstitusi Indonesia.

"Dan ketika titipan kanan-kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal," kata dia.

Reaksi Jokowi

Hal itu kemudian ditanggapi Jokowi dalam sebuah kesempatan ketika ditanyai awak media di Istana Negara.

Seketika ekspresi wajah Presiden Jokowi pun cemberut dengan mengerutkan dahinya.

Jokowi pun meminta Anies Baswedan untuk menunjuk langsung proyek yang dimaksud dan siapa sosok yang menitipnya.

“Ya ditunjuk saja, proyek yang mana, yang nitip siapa,” kata Jokowi singkat.

3. Anies Baswedan Kritik IKN

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur berulang kali jadi sorotan calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan.

Beberapa waktu lalu, sikap Anies terkait pembangunan IKN masih abu-abu.

Namun, belakangan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak lagi malu-malu melempar kritik tajam terhadap megaproyek yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo itu.

Puncak kritik Anies terhadap pembangunan IKN disampaikan baru-baru ini dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023).

Mulanya, pemantik diskusi, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro, menanyakan kepada Anies, apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia pada masa mendatang.

Menjawab itu, Anies terang-terangan mengatakan bahwa alasan pemerintah membangun IKN sebagai upaya pemerataan adalah tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," ucap Anies.

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujarnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini juga menyebut, pembangunan IKN justru berkebalikan dengan cita-cita pemerataan pembangunan.

Menurutnya, kota besar yang tak ditopang oleh kota satelit akan menghasilkan ketimpangan di daerah sekitar IKN. Sebab itu, alasan pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan pembangunan IKN.

"Jadi antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu enggak nyambung, kami melihat ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," kata Anies.

Jokowi singgung pemerataan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan upaya pemerintah untuk memeratakan perekonomian di tanah air.

Menurut Jokowi, saat ini perputaran ekonomi Indonesia berpusat di Pulau Jawa, dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai 58 persen PDB nasional.

“Pulau Jawa menjadi magnet dari seluruh penduduk yang ada di negara kita Indonesia, semuanya, semuanya, utamanya ke Jakarta. Oleh sebab itu, beban yang terlalu berat ini harus dikurangi," kata Jokowi saat Groundbreaking Hotel Nusantara, di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (21/9).

"Dari yang dulunya kita Jawa-sentris, kita tarik menjadi Indonesia-sentris sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan jumlah penduduk yang kita miliki,” sambungnya.

4. Ganjar beri rapor merah soal penegakan hukum

Sebelumnya, rapor merah diberikan Ganjar terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Ganjar hanya memberikan skor di angka 5 atas penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).

Ganjar menyebut faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.

"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.

Sementara, Mahfud menyebut skor 5 yang diberikan Ganjar atas penegakan hukum era Jokowi disebabkan karena kasus eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Menurutnya, rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan.

Ia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

"Kalau mau obyektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukam-nya saya," ujar Mahfud.

Reaksi Istana

Jokowi memang belum merespons kritik Ganjar di atas, namun Istana Kepresidenan angkat bicara mengenai pernyataan Ganjar Pranowo hanya memberi nilai 5 untuk kualitas hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah terus menghormati dan mendukung setiap proses hukum yang berjalan sesuai koridor dari setiap lembaga.

“Ya kita negara hukum, sudah jelas dalam konstitusi kita semua warga Negara sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan tidak pandang bulu, siapapun sama kedudukan dalam hukum dan pemeritnahan dan proses hukum berjalan, seperti sering ditegaskan Bapak Presiden,” ujarnya di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (24/11/2023).